Berita DPRD Samarinda

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Ingatkan Soal Kerawanan Penyaluran Bansos dan BLT

Tak ingin Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersalurkan namun tidak tepat sasaran, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengingatkan keraw

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengingatkan soal kerawanan penyaluran Bansos dan BLT. TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Tak ingin Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersalurkan namun tidak tepat sasaran, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain mengingatkan kerawanan penyaluran Bansos dan BLT .

Ia khawatir terhadap penyaluran BLT dan Bantuan Sosial (Bansos) semisal jika bantuan tersebut salah sasaran atau rawan penyelewengan.

“Apakah data penerima di daerah dan di pusat sudah sinkron? Kedua, bagaimana mekanisme masyarakat yang masuk kriteria penerima bansos, tapi tidak dapat? K emana mereka mengadu dan siapa yang akan membayar?” ucapnya bertanya-tanya.

Menurutnya, ini akan menimbulkan masalah dan kecurigaan tentang aspek keadilan dalam penyalurannya.

Apalagi ini juga terindikasi membebani APBD, pasalnya Pemerintah Pusat mewajibkan pemanfaatan anggaran pemerintah daerah untuk bantuan sosial ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Upayakan Perbaikan Drainase di Jalan Juanda Prioritas di APBD 2023

Selain itu, dana BLT BBM juga bisa diambil dari dana desa yang direalokasikan dari Dana Desa.

Dasarnya, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 mewajibkan alokasi 40 persen dari Dana Desa untuk BLT.

"Kedua-duanya jelas kembali membebani daerah. Saya pribadi saat ini sangat prihatin, banyak sekali kebijakan pusat yang pembiayaannya ditanggung oleh APBD tanpa diiringi peningkatan DID, dana perimbangan yang sepadan," ujarnya.

Menurutnya, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) menyisakan persoalan sinkronisasi data penerima di daerah dan di pusat.

Selain itu, masih belum ada kejelasan mekanisme untuk mengatur warga yang berhak menerima, tetapi masih belum masuk ke dalam data penerima.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved