Ibu Kota Negara
Menteri ATR/Kepala BPN Janji Perhatikan Hak Masyarakat Adat di IKN, terus Kerja Sama dengan KLHK
Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto janji perhatikan hak masyarakat adat di IKN Nusantara, Kaltim. Terus kerja sama dengan KLHK dan Otorita IKN
Menjadi pusat ekonomi, bisnis dan keuangan, pariwisata alam, fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan tinggi, hingga pertahanan dan keamanan.
- WP IKN Selatan 6.753 hektar.
Untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT), permukiman perdesaan, pertahanan dan keamanan.
- WP IKN Timur I seluas 9.761 hektar.
Diperuntukkan pusat hiburan, pusat olahraga, pariwisata, perdagangan dan jasa, pelayanan pendidikan tinggi, hingga pertahanan dan keamanan.
- WP IKN Timur II seluas 3.720 hektar.
Wilayah ini akan menjadi pusat pendidikan tinggi, pusat riset dan inovasi, perdagangan dan jasa, perkantoran, hingga pelayanan kesehatan.
- WP Simpang Samboja 4.299 hektar.
Wilayah ini akan menjadi pusat distribusi dan perdagangan komoditas kawasan, serta perumahan dan permukiman.
- WP Kuala Samboja 2.986 hektar.
Diperuntukkan sebagai pusat agroindustri dan industri pangan, serta perumahan dan permukiman.
- WP Muara Jawa 9.084 hektar.
Pusat pelayanan publik, pusat kegiatan berbasis pertanian dan perikanan, serta perumahan dan permukiman.
Baca juga: EKSKLUSIF - Antisipasi Bencana Alam di IKN, Ahli Bangunan dan Jembatan Ungkap Tanah yang jadi Bubur
(*)
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.