Berita DPRD Samarinda

Anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting Soroti Soal Pertamini

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda Joni Sinatra Ginting bicara soal Pertamini yang saat ini menjamur di Kota Tepian.

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Rahmad Taufiq
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Anggota Komisi I DPRD Joni Sinatra Ginting Samarinda menuturkan, keberadaan dari Pertamini yang ada saat ini adalah ilegal, karena bukan bagian dari Pertamina.. TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatra Ginting bicara soal Pertamini yang saat ini menjamur di Kota Tepian.

Politisi Partai Demokrat itu menuturkan, keberadaan dari Pertamini yang ada saat ini adalah ilegal, karena bukan bagian dari Pertamina.

Contoh bentuk usaha legal dari Pertamina adalah Pertashop.

Perlu diketahui, Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya.

Dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina.

Baca juga: Hasil Kerja Empat Pansus Dilaporkan Pada Rapat Paripurna DPRD Samarinda

“Tidak ada yang namanya Pertamini, yang ada itu namanya Pertashop dan itu keluaran dari Pertamina jadi itu yang resmi legal dan sesuai dengan standar, karena kalau untuk Pertamini nggak tau standarnya dari mana,” jelas Joni.

Selain legalitasnya yang bermasalah, Pertamini juga bermasalah dengan keamanannya.

Mengingat usaha di sektor tersebut adalah termasuk yang berisiko tinggi dalam hal keamanan.

Sehingga, keputusan untuk membuat Perda yang mengatur Pertamini adalah kebijakan yang tepat, karena juga akan mengatur terkait standarisasi keamanannya.

Meski demikian, Joni mengaku itu adalah sebuah pilihan yang berat, karena di sisi lain juga akan ada dampak sosial bagi masyarakat kecil yang menjadikan Pertamini sebagai sumber mata pencaharian.

Baca juga: Gelar Hearing dengan Perumdam Varia Niaga, Komisi II DPRD Samarinda Soroti Parkir Non Tunai

“Mereka adalah masyarakat kecil yang mengambil keuntungan dari situ untuk kehidupan mereka. Gak mungkin juga kami serta merta mengambil tindakan,” tuturnya.

Sehingga, menurutnya, pemerintah harus memberi solusi atau alternatif lain kepada pelaku usaha jika ingin menertibkan mereka. (*)

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved