Ibu Kota Negara

Tawaran Pemerintah untuk Investor IKN Nusantara di Kaltim, Ada HGU 95 Tahun dan HGB 80 Tahun

Tawaran Pemerintah untuk investor IKN Nusantara di Kaltim, ada Hak Guna Usaha ( HGU ) 95 tahun dan Hak Guna Bangunan ( HGB ) 80 tahun.

KOMPAS.COM/Ahmad Riyadi
Lahan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kaltim. Tawaran Pemerintah untuk investor IKN Nusantara di Kaltim, ada Hak Guna Usaha ( HGU ) 95 tahun dan Hak Guna Bangunan ( HGB ) 80 tahun. 

TRIBUNKALTIM.CO - Daya tarik untuk berinvestasi di IKN Nusantara Kalimantan Timur ( Kaltim ) terus digaungkan Pemerintah.

Bahkan, Pemerintah juga telah menyiapkan sederet tawaran yang menarik bagi para investor untuk berusaha di IKN Nusantara di Kaltim.  

Salah satu poin menarik dari tawaran Pemerintah untuk investasi di IKN Nusantara Kaltim adalah Hak Guna Usana ( HGU ) hingga 95 tahun sementara Hak Guna Bangunan ( HGB ) selama 80 tahun.

Poin terkait dengan HGU 95 tahun dan HGB 80 tahun di IKN Nusantara Kaltim ini termasuk dalam sejumlah poin dalam Peraturan Pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha.

Saat ini, Pemerintah masih tengah merancang Peraturan Pemerintah (PP) untuk memberikan kemudahan berusaha di kawasan IKN Nusantara di Kaltim.

PP untuk kemudahan berusaha di IKN Nusantara Kaltim ini adalah demi meyakinkan investor yang akan berinvestasi di wilayah IKN Nusantara di Kaltim.

Di akun Instagram pribadinya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan Peraturan Pemerintah untuk mempermudah invetasi di IKN.

Dalam unggahannya, Jumat (16/9/2022), Suharso Monoarfa menayangkan rapat bersama Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala IKN Donny Rahajoe dan Ahli Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra,

Baca juga: Buah Pertemuan Jokowi dan Shin Tae-yong di Korea Selatan Dibangun di IKN Nusantara

Menurut Suharso, saat ini pemerintah tengah membahas sejumlah aturan mengenai IKN.

Salah satunya adalah ringkasan substansi pengaturan Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai pemberian perizinan usaha, kemudahan usaha, dan fasilitas khusus pembiayaan di Ibu Kota Nusantara.

Dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id, Shuharso Monoarfa menyebutkan perincian mengenai ringkasan dari Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai kemudahan berusaha di IKN tersebut:

Pertama, pemerintah memberikan perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas investasi meliputi pelaksanaan kegiatan usaha di IKN dan daerah mitra.

Kedua, proses pemberian izin berusaha di IKN dilakukan melalui sistem online singgle submission (OSS) yang dikelola oleh Kementerian Investasi /Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan fitur khusus mengenai IKN

Ketiga, otorita IKN dapat melakukan penyerahan, penggunaan, dan atau pelepasan aset atas bagian tanah hak pengelolaan kepada pelaku usaha sesuai dengan perjanjian.

Halaman
1234
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved