IKN Nusantara
Gawat, Mafia Tanah Berani Kuasai Lahan Pengembangan IKN Nusantara, KIPP Sudah Beres
Gawat, mafia tanah berani kuasai lahan pengembangan IKN Nusantara, KIPP sudah beres
Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Robin Ono Saputra
TRIBUNKALTIM.CO - Keinginan Presiden Jokowi memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tak semudah yang dibayangkan.
Ternyata, masih banyak lahan pendukung fasilitas di Ibu Kota Nusantara di Kaltim itu yang belum beres.
Oleh karena lahan super luas tersebut masih dikuasai mafia tanah, yang tak takut terhadap pemerintah.
Hal itu dikhawatirkan bakal mengganggu pembangunan proyek besar tersebut.
Dilansir dari Wartakota, demikian diungkapkan oleh Juru Bicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hari Prihatono dalam diskusi bertajuk ‘100 Hari Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto: Pemberantasan Mafia Tanah dan Janji Reforma Agraria, Senin (26/9/2022).
Baca juga: IKN Nusantara Diresmikan 2024, Bagaimana Nasib Aset Pemerintah Rp 1.400 T di Jakarta?
Menurut Hari, sejumlah lahan di IKN Nusantara masih dalam tahap pembebasan.
Khususnya, untuk lahan-lahan yang nantinya bakal dijadikan wilayah pengembangan, seperti lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana pendukung.
“Karena ASN-nya berpindah, harus dipikirkan jika mereka berkeluarga, maka harus ada fasilitas pendidikan dan sebagainya,” katanya.
“Ini yang masih membutuhkan lahan-lahan yang cukup banyak,” imbuhnya.
“Sementara lahan-lahan itu masih dalam kawasan hutan dan sebagainya, yang itu juga masih dalam proses pelepasan oleh kementerian-kementerian terkait,” lanjutnya.
Di sisi lain, lahan untuk pembangunan prioritas seperti Istana Presiden hingga kementerian/lembaga strategis statusnya sudah rampung.
“Itu diprioritaskan, untuk saat ini statusnya clean and clear. Itu keseluruhan,” ujarnya.
Hari mengatakan, tugas Kementerian ATR/BPN dalam pembangunan IKN Nusantara ini adalah menyediakan kebutuhan lahan secara kesulurhan, baik pembangunan struktur maupun infrastruktur.
Dengan kelebihan dan kekurangan yang ada, Hari menilai masih banyak yang perlu dibenahi.
Selain persoalan lahan di IKN Nusantara, Kementerian ATR/BPN juga punya agenda prioritas lainnya yang juga perlu diselesaikan.
