Berita Samarinda Terkini

DPRD Samarinda Usulkan Ranperda Pengelolaan Zakat Sebagai Raperda Kumulatif inisiatif Pemerintah

Komisi IV DPRD Samarinda menggelar hearing dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda membahas usulan Ranperda Pengelolaan Zakat, Jumat

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Komisi IV DPRD Samarinda menggelar hearing dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda membahas usulan Ranperda Pengelolaan Zakat, Jumat (30/9/2022). (TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA) 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Komisi IV DPRD Samarinda menggelar hearing dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Samarinda membahas usulan Ranperda Pengelolaan Zakat, Jumat (30/9/2022).

Sebelumnya Samarinda telah memiliki Perda Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Zakat.

Namun, kini aturan tersebut dinilai tidak relevan lagi dengan adanya perubahan undang-undang dan aturan lainnya.

"Karena kita punya Perda pengelolaan zakat nomor 3 tahun 2007, kalau kami diskusikan di internal kami, itu tidak sesuai lagi," kata Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti usai memimpin hearing dengan Baznas, Jumat (30/9/2022).

Baca juga: Pemkot Samarinda Godok Perwali Untuk Atasi Kenaikan Kasus DBD

Terlebih setelah diselidiki lebih dalam, ternyata Perda tersebut hanya berisi mekanisme pembentukan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda).

"Nah ternyata begitu kita buka Perdanya lebih dalam, ternyata Perda ini khusus untuk pembentukan Bazda. Jadi memang perlu untuk membuat Raperda baru untuk pengelolaan zakat," imbuhnya.

Dengan adanya dasar hukum berupa Perda dan Perwali diharapkan dapat menjadi solusi atas kendala yang dialami oleh Baznas.

Sebab banyak di Samarinda pengumpul zakat yang dilakukan secara tidak resmi dan tidak terlapor.

Baca juga: Bawa 22 Pemain ke Samarinda, Pelatih Madura United Siapkan Timnya untuk Lawan Borneo FC

"Dengan adanya Perda atau Perwali, itu nanti ku tak bisa menghi.pun dana yang jelas, aturannya jelas regulasinya jelas, penarikannya jelas dan penyalurannya juga jelas," katanya.

Lebih lanjut Puji mengatakan dengan adanya Perda atau Perwali ini akan membuat Baznas bisa membantu pemerintah kota dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dengan mengatur penyaluran zakat kepada beberapa pekerjaan, seperti imam masjid, guru ngaji, dan penyelenggaraan fardhu kifayah.

"Ini yang akan kita upayakan, membantu Pemerintah kota dalam hal mensejahterakan mereka," ujarnya.

Baca juga: Borneo FC Samarinda Sudah Lakukan Persiapan Lawan Madura United, Pelatih Baru Bisa Bawa Suasana Baru

Namun demikian, Komisi IV DPRD Samarinda tidak menyanggupi jika Raperda tersebut menjadi usulan DPRD Samarinda.

Puji menuturkan bahwa saat ini Komisi IV sedang mengerjakan banyak PR Ranperda yang belum selesai.

Sehingga ia menyarankan agar pihak Baznas menghadap ke Pemerintah Kota, agar Raperda tersebut Raperda kumulatif inisiatif dari Pemerintah Kota.

"Kami menyarankan mereka ke Pemerintah Kota, sebagai Raperda kumulatif inisiatif dari Pemerintah Kota, tapi mudah-mudahan Perwalinya sebagai juknis ini lebih duluan karena tetap harus jalan kerjanya Baznas kota Samarinda," tutupnya. (*)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved