Berita Nasional Terkini

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad Nilai LaNyala Langgar UU MD3, Ini Alasannya

Wakil Ketua MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad  menduga, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalliti melanggar UU MD3

Editor: Samir Paturusi
Tribunnews/Jeprima
Wakil Ketua MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad  menduga, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalliti telah melanggar UU MD3, Tata Tertib DPD, dan Kode Etik DPD berupa manipulasi acara Sidang Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 DPD RI tertanggal 18 Agustus 2022. 

TRIBUNKALTIM.CO- Wakil Ketua MPR RI dari unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fadel Muhammad  menduga, Ketua DPD RI LaNyalla Mattalliti telah melanggar UU MD3, Tata Tertib DPD, dan Kode Etik DPD berupa manipulasi acara Sidang Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 DPD RI tertanggal 18 Agustus 2022.

Hal itu mengakibatkan adanya keputusan sidang paripurna untuk pemberhentian/pergantian Pengadu sebagai Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD

Atas dugaan tersebut, Fadel Muhammad melaporkan Ketua DPD RI LaNyalla Mattalliti ke Badan Kehormatan (BK) DPD RI pada Kamis (29/9/2022).

"Saya sangat dirugikan dengan tingkah LaNyalla yang melanggar aturan," kata Fadel di Gedung DPD RI, Jakarta, Jumat (30/9/2022).

Fadel merasa dizalimi akibat terjadinya pelanggaran kode etik sebagaimana ketentuan pasal 240 ayat (5) tata Tertib DPD yang dilakukan Teradu.

Baca juga: Warga Malang Raya Dukung AA LaNyalla Mahmud Mattalitti Jadi Capres, Ini Alasannya

Baca juga: Ketua DPD LaNyalla Mattalitti Ingatkan Luhut tak Teruskan Polemik Penundaan Pemilu 2024

Baca juga: Pengamat Politik Nilai Deklarasi Capres LaNyalla di Samarinda tak Salahi Aturan

Sebelum pengaduan ini dibuat, Senator asal Gorontalo itu mengaku dengan penuh itikad baik, menyampaikan penawaran untuk menyelesaikan persoalan ini dengan musyawarah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, penawaran itu tidak mendapatkan respon yang baik dari LaNyalla.

Karena itu, Fadel akhirnya mengajukan pengaduan kepada BK DPD RI atas pelanggaran tersebut.

"Ini saya lakukan untuk mendapatkan keadilan sebagai warga negara dan Anggota DPD,’" ucap mantan Gubernur Gorontalo itu.

Fadel menjelaskan ditinjau dari aspek prosedur, mosi tidak percaya tidak memiliki landasan aturan hukum tertulis yang wajib ditaati sesuai sumpah jabatan seluruh pimpinan dan anggota DPD.

Mosi tidak percaya juga tidak dikenal apalagi basis hukum dalam struktur hukum negara Indonesia, mulai dari UUD 1945, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tidak hanya itu, lanjut Fadel, dalam proses penandatanganan mosi tidak percaya telah terjadi muslihat.

Hal ini sebagaimana dinyatakan Abdul Kholik Anggota DPD asal Provinsi Jawa Tengah dan Muhammad J Wartabone, Anggota DPD asal Provinsi Sulawei Tengah dalam forum Sidang Paripurna ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023 DPD tanggal 18 Agustus 2022.

Lebih lanjut Fadel menyatakan, pemberian tanda tangan adalah untuk peningkatan kinerja DPD.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved