PDIP Seret Nama Presiden Jokowi atas Rendahnya Elektabilitas Puan Maharani Dibanding Ganjar Pranowo

TRIBUNKALTIM.CO - PDIP angkat bicara mengenai elektabilitas para kadernya, salah satunya Ketua DPP, Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengan, Ganjar Pranowo.

Sebagaimana diketahui, elektabilitas Ganjar Pranowo berada jauh di atas Puan Maharani, lantas siapa yang bakal dipilih PDIP untuk maju pada Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 mendatang?

Terkait hal itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto angkat bicara mengenai situasi internal partai bergambar banteng tersebut, terutama terkait dengan elektabilitas antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan elektoral bukan menjadi pertimbangan utama partainya dalam mengusung seseorang maju dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

"Elektoral itu bukan pertimbangan utama, tetapi pertimbangan kepentingan bangsa dan negara," kata Hasto di kantor Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Hasto memberikan contoh ketika Joko Widodo (Jokowi) maju menjadi calon kepada daerah di DKI Jakarta pada Tahun 2012.

Selain itu, ia juga mencontohkan rendahnya elektabilitas Ganjar Pranowo saat menjadi calon gubernur di Jawa Tengah Tahun 2013.

"Pak Jokowi masih jauh di bawah Pak Foke (Fauzi Bowo), Pak Ganjar masih jauh di bawah Pak Sigit Waluyo. Tetapi karena kerja kolektif, maka kemudian kita mendorong daya terima melalui pergerakan mesin partai yang menyatu dengan rakyat," ujarnya.

Baca juga: Pileg 2024, PDIP Kaltim Tingkatkan Perolehan Kursi Parlemen

Baca juga: Ketua PDIP Mahulu Optimistis Raih 7 Kursi di DPRD dan Menang dalam Pemilu 2024

Lebih lanjut, Hasto menuturkan dalam mengusung seorang maju dalam kontestasi, kepentingan bangsa dan negara menjadi pertimbangan utama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Pertimbangan kepentingan bangsa dan negara dan itulah Bu Mega telah membuktikan dengan banyaknya lahir pemimpin dari PDIP," ungkapnya.

Sebelumnya, hasil survei Charta Politika Indonesia menempatkan Ganjar Pranowo di peringkat pertama sebagai tokoh politik dengan elektabilitas tertinggi (31,3 persen).

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani menempati posisi keenam dengan 2,4 persen.

Terpisah, Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menilai ada peluang bagi PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

"Menurut saya itu bukan suatu hal yang mustahil. Bisa dilakukan," kata Aditya, kepada wartawan, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: PDIP Mahakam Ulu Gelar Pendidikan Kader Pratama agar Militan

Aditya mengungkapkan opsi KIB mendukung Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 juga terbuka.

KIB hanya perlu menyiapkan pendamping yang pas untuk Ganjar.

"Bisa jadi begitu, karena arahnya KIB dispekulasikan bahwa sebenarnya yang mau didorong adalah Ganjar. Sehingga pertanyaan kemudian adalah siapa cawapres yang dipersiapkan. Apakah dari tiga partai ini? Yang paling memungkinkan memang Airlangga. Karena dari sisi elektabilitas relatif tinggi," ucap Aditya.

Menurut Aditya, meski ada kemungkinan PDIP bergabung dengan KIB, ada problem lain yang menarik yakni penempatan Puan Maharani.

"Spekulasinya kemudian apakah memungkinkan terjadi koalisi PDIP bergabung dengan KIB? Saya menduga bisa juga demikian. Cuma problemnya Puan ditaruh di mana? Apakah Puan mau dijadikan Ketum PDIP? Apakah Bu Mega punya keinginan untuk lengser di masa-masa kritis menjelang Pemilu 2024?" ujarnya.

Aditya menekankan PDIP sebagai partai yang solid akan menunggu keputusan dari Ketum Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Sindir Nasdem dan Pencapresan Anies Baswedan, PDIP Singgung Prioritas Jokowi dan IKN Nusantara

Menurutnya, Megawati bisa memilih strategi untuk mempertahankan elektabilitas Ganjar sekaligus memperkuat posisi Puan. Jika opsi itu dilakukan, PDIP punya kans besar memenangi Pemilu 2024.

"PDIP itu penentunya ada di Bu Mega. Tapi menurut saya Bu Mega punya insting yang positif, elektabilitas Ganjar tetap dipegang, tapi di sisi lain posisi Puan diperkuat, kalau itu memang opsi yang mau didorong. Dan orientasi untuk tetap menjadi pemenang pemenang pemilu masih bisa kelihatan, ketimbang kalau memaksakan Puan sebagai capres. Itu yang agak berat," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto angkat bicara terkait kisruh internal PPP yang menyebabkan Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa lengser.

Untuk diketahui Golkar bersama PPP dan PAN membangun Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam rangka menghadapi Pemilu 2024.

Menurut Airlangga kondisi yang terjadi di PPP merupakan urusan internal partai tersebut.

Golkar saat ini masih berhubungan baik dengan PPP.

Baca juga: Sekjen PDIP Ungkap Sosok Capres Pilihan Megawati, Rencana Diumumkan Juni 2023

“itu kan urusan dalam negerinya PPP, hubungan semua baik,” kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, (13/9/2022).

Airlangga tidak menjawab jelas apakah kondisi di PPP tersebut berpengaruh terhadap koalisinya atau tidak.

Ia hanya mengatakan bahwa koalisi dilakukan antar institusi bukan personal.

“Kan koalisi antar institusi,” kata Airlangga.

Sebelumnya, Suharso Monoarfa yang juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Suharso mengatakan kedatangannya ke Istana untuk membahas banyak hal dengan presiden.

Baca juga: Golkar Kaltim Sebut Pertemuan Airlangga dan Puan Maharani Bisa Jadi Sinyal Koalisi KIB Bareng PDIP

“Soal banyak hal," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Suharso enggan berkomentar banyak soal kisruh PPP yang membuatnya didongkel dari kursi Ketua Umum partai.

Ia mengatakan persoalan tersebut akan diselsaikan dengan cara baik.

“Ya nantilah kita selesaikan baik-baik,” katanya.

Saat ditanya mengenai SK Kemenkumham yang mengesahkan Muhammad Mardiono sebai Plt Ketua Umum PPP, Suharso juga menjawab hal yang sama.

Ia mengatakan akan menyelsaikan persoalan tersebut.

Baca juga: Sekjen PDIP Sindir Pencapresan Anies, Politisi NasDem: Dia Itu Siapa

“Saya tadi banyak bicara soal itu dan soal IKN ya. Nanti saja, saya selesaikan baik-baik,” katanya.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah mengesahkan Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 tentang Pengesahan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Masa Bakti 2020-2025.

"Mengesahkan H Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2020-2025 dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Diponegoro Nomor 6 Jakarta 10310, yang dinyatakan dalam Akta Notaris Nomor 05 tanggal 6 September 2022, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, yang dibuat di hadapan Marta Sapti Riana SH, Notaris berkedudukan di Kota Depok," tulis poin pertama Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-26.AH.11.02 Tahun 2022 yang dikutip Jumat (9/9/2022).

Dalam poin kedua keputusan itu, Yasonna menetapkan susunan kepengurusan DPP PPP masa bakti 2020-2025 sebagaimana tercantum dalam SK Menkumham Nomor M.HH-02.AH.11.01 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pernyataan Keputusan Rapat Formatur Muktamar IX PPP tentang Susunan Personalia DPP PPP sepanjang tidak menyangkut ketua umum.

Dengan poin tersebut, susunan pengurus PPP masih tetap sama, kecuali jabatan ketua umum yang kini diemban sementara oleh Mardiono.

"Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya," tulis keputusan Menkumham tersebut.

Keputusan menkumham ini ditandatangani Yasonna pada 9 September 2022. (*)

Berita Politik Lainnya

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Elektabilitas Puan Jauh di Bawah Ganjar Pranowo, PDIP: Elektoral Bukan Pertimbangan Utama