Nasib SK Definitif Bupati Penajam Paser Utara Usai Ada Pemberhentian Abdul Gafur Masud

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Surat Keputusan (SK) Definitif Bupati Penajam Paser Utara (PPU), masih menunggu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Seperti dikemukakan Asisten I Pemkab Penajam Paser Utara, Sodikin, bahwa pihaknya sudah mengajukan permohonan jabatan definitif melalui Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).

Pengajuan tersebut bersamaan dengan keluarnya SK pemberhentian mantan Bupati Abdul Gafur Mas'ud (AGM), pasca adanya putusan pengadilan atas kasus korupsi yang menjerat AGM.

Sodikin menjelaskan, sejauh ini tidak ada kendala yang ditemui dengan proses pengajuan tersebut.

Baca juga: Polda Kaltim Periksa Mantan Bupati AGM Terkait Proyek Penggilingan Padi di Kabupaten PPU

Hanya saja, menurutnya pihak Kemendagri kemungkinan masih melakukan beberapa tahapan, sehingga membutuhkan waktu.

"Untuk dari kita tidak ada masalah, sekarang surat pengusulan sudah ada di Kemendagri," ungkapnya pada Senin (14/11/2022).

Setelah putusan definitif dari Kemendagri keluar, kata Sodikin pihaknya akan langsung mengajukan ke DPRD Penajam Paser Utara untuk dilakukan paripurna pemberhentian sekaligus pelantikan bupati definitif.

SK tersebut diharapkan segera terbit, agar struktur pemerintahan segera berjalan normal.

Baca juga: 3 Mobil Mewah Bupati Non Aktif PPU Abdul Gafur Masud Milik Pemkab Belum Dikembalikan

Targetnya pada Desember 2022 mendatang, segala proses telah selesai.

"Kita berharap secepatnya, dan Sekretaris Daerah (Sekda) juga terus berkomunikasi dengan Kementerian, mudah-mudahan secepatnya," bebernya.

"Targetnya Desember sudah pelantikan," pungkasnya. (*)