Berita Pemkab Mahakam Ulu

Hadiri Road to Hakordia 2022 yang Diselenggarakan KPK, Wabup Mahulu Ajak Semua Elemen Cegah Korupsi

Wabup Mahulu berharap semua penyelenggara negara maupun masyarakat saling mengawasi segala kegiatan yang ada sehingga bisa berjalan dengan baik.

Editor: Diah Anggraeni
HO/Humas Pemkab Mahulu
Wabup Mahulu Yohanes Avun menghadiri pembukaan Road To Hari Anti Korupsi Sedunia di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Rabu (16/11/2022). 

TRIBUNKALTIM.CO - Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs Yohanes Avun, M.Si. menghadiri pembukaan Road to Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Jalan Gajah Mada, Kota Samarinda, Rabu (16/11/2022).

Kegiatan yang mengusung tema "Optimalisasi Pendapatan Daerah Sektor Pertambangan Melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)" dibuka Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango, S.H., M.H. dan dihadiri Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si.

Baca juga: Bupati Bonifasius Hadiri Rakernis KLA, Pemkab Mahulu Siap Tingkatkan Program Perlindungan Anak

Provinsi Kaltim menjadi daerah pembuka dalam rangkaian kegiatan Road to Hakordia yang rencananya digelar di lima provinsi yakni Kaltim, Bali, Sumatera Utara (Sumut), Jawa Timur (Jatim), dan Jawa Barat (Jabar).

Sedangkan puncak Hakordia 2022 akan digelar di Jakarta, pada 9 Desember 2022.

Ditemui usai kegiatan, Wabup Yohanes Avun mengatakan, Pemkab Mahulu mendukung penuh kegiatan Road to Hakordia dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi.

"Yang terpenting adalah instruksi ini tidak hanya dilakukan pihak pemerintah saja tapi seluruh elemen masyarakat. Jadi, semua elemen masyarakat harus berperan. Jangan justru masyarakat membuka peluang untuk orang korupsi. Misalnya berusaha menyuap petugas supaya kebutuhan dalam perizinan atau lainnya lancar. Ini yang harus kita antisipasi. Untuk itu, sejak dini dilakukan berbagai pencegahan jangan sampai ada terjadinya korupsi," tegas wabup.

Lebih lanjut Wabup Yohanes Avun mengatakan, sejalan dengan yang disampaikan Wakil Ketua KPK, dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi dibutuhkan peran serta seluruh elemen, inovasi dan terus evaluasi untuk menutup peluang terjadinya korupsi.

"Khususnya di Mahulu, perencanaan penganggaran sudah dimaksimalkan sehingga jangan sampai disusun penganggaran yang tidak benar. Seperti di-up nominal anggaran tidak sesuai. Untuk itu, penyusunan anggaran harus sebanar-benarnya. Tidak bisa kita menyusun seadanya yang menyebabkan kesulitan seperti kekurangan anggaran atau rendahnya kualitas pengerjaan program. Mengenai perizinan, sepertinya yang lebih penting lagi bagaimana kecepatan izin keluar. Selama ini kita masih terkendala jaringan,” tandas wabup.

Baca juga: Tingkatkan Investasi, Mahulu Terapkan Sistem OSS

Wabup berharap semua penyelenggara negara maupun masyarakat terutama di Mahulu saling mengawasi segala kegiatan yang ada, mengawasi bagaimana pembangunan di Mahulu bisa berjalan dengan baik.

"Bukan mengawasi dalam rangka menjatuhkan, tapi bagaimana pembangunan itu bisa berjalan dengan baik. Artinya kita sama-sama membangun, makanya visi kita itu Membangun Mahulu untuk semua sejahtera berkeadilan," harap wabup.

Sementara Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, S.H., M.H. mengatakan, Road to Harkodia merupakan momentum untuk memperkuat dan mengingatkan pentingnya partisipasi seluruh elemen bangsa peran serta masyarakat untuk ikut dalam misi pemberantasan korupsi.

Lebih lanjut Nawawi mengatakan, Hakordia 2022 merupakan upaya menyampaikan laporan kepada publik tentang langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama ini dilakukan KPK maupun pemangku kepentingan antikorupsi lainnya.

Ia pun mengajak seluruh instansi dan lembaga pemerintah berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.

"Hakordia 2022 ini sekaligus menjadi wujud pertanggungjawaban dan wadah penyampaian informasi tentang upaya pemberantasan korupsi yang telah dijalankan bersama selama ini," ucapnya.

Baca juga: Wabup Mahulu Hadiri Pemakaman Antonius Lung Gun

Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi BPK RI Brigjen Polisi Didik Agung Widjanarko, Direktur Bidang Kordinasi dan Supervisi Wilayah IV Ely Kusumastuti, Inspektur Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, SE.,Ak., M.M., Ca.,AAP, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati se-Kaltim. (adv)

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved