Hadi Tjahjanto Pastikan RDTR 9 Wilayah Perencanaan IKN Nusantara Rampung Tahun Ini

TRIBUNKALTIM.CO - Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mematangkan Rencana Detail Tata Ruang, IKN Nusantara.

Diketahui, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur akan memiliki 9 Wilayah Perencanaan (WP), hingga ke Samboja dan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sementara, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto pun membeberkan proses penyusunan RTDR di 5 WP tersisa.

Dilansir dari Kompas.com, Hadi Tjahjanto memastikan, tanah adat di wilayah Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur berstatus clean and clear.

"Kami jawab memang, kita yakinkan kalau tanah adat itu clean and clear. Sehingga, kita akan mencari wilayah-wilayah yang bersih dulu di 9 wilayah perencanaan (WP)," terangnya dalam media gathering di Jakarta, Selasa (15/11/2022).

Untuk tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) seluas 830 hektar, Kementerian ATR/BPN masih memproses pembebasan lahannya terlebih dahulu dan akan diselesaikan secepatnya.

Lanjutnya, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) atas 9 WP di IKN tersebut paling lambat selesai tahun ini.

Hadi merinci, empat WP atas RDTR di IKN sudah diselesaikan, sementara 5 lainnya akan beres akhir tahun 2022 ini.

Setelahnya, akan diselesaikan kepada Badan Otorita IKN.

"Apalagi saat ini, kita sedang membangun WP 1, yang terdiri dari WP 1 A,B, dan C, itu juga masuk di tanah HPL sedikit. Itu yang akan kita bebaskan," jelasnya.

Dengan demikian, pembangunan Istana Negara dan lain sebagainya yang terletak di WP 1A, B, dan C, akan berjalan dengan lancar.

Sejauh ini, dari pembebasan lahan HPL hingga pelepasan kawasan hutan juga terus dilaksanakan dengan tidak menyentuh kepentingan tanah adat.

"Karena hutan, itu tidak mungkin tidak ada penghuninya. Karena, ada satu kelompok penghuni disana yang harus kita apakan? Yang penting mereka tidak kehilangan haknya," lanjut Hadi.

Inilah yang dikoordinasikan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Otorita IKN, serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

"Dan Insya Allah, pembangunan terus berjalan dan terus mengawal RDTR ini. Karena, RDTR ini benar-benar detail," tutup Hadi.

Sebelumnya, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, tak sekadar memindahkan pusat pemerintahan semata.

Lebih dari itu, IKN Nusantara harus menghadirkan cara hidup baru yang lebih memerhatikan aspek keberlanjutan.

Demikian diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dilansir dari Kompas.com, Sri Mulyani Indrawati mendorong investor untuk menerapkan kerangka kerja (framework) dan manual penerapan environmental, social, and governance (ESG) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

ESG merupakan praktik investasi dengan standar global yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

"Kami akan terus bekerja sama dengan otorita IKN, untuk bagaimana bisa menarik investor swasta dalam pendanaan dan pembangunan IKN," ujar Sri Mulyani usai peluncuran ESG Framework and Manual di Hotel Movenpick, Jimbaran, Bali, Sabtu (12/11/2022).

Oleh sebab itu, ia mendorong, untuk proyek-proyek di IKN bisa memenuhi standar ESG. (*)