Berita Samarinda Terkini

Dishub Samarinda Akan Modifikasi Pengelolaan E-Parking untuk Maksimalkan PAD

Pihaknya berencana untuk memodifikasi pengelolaan E-Parking yang telah berjalan

Penulis: Sarikatunnisa | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA
Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Didi Zulyani ketika ditemui di Anjungan Karang Mumus Balaikota Samarinda Kalimantan Timur, Jumat (2/12/2022).TRIBUNKALTIM.CO/SARIKATUNNISA 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA- Kepala Bidang Lalulintas Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Didi Zulyani memaparkan rencana kerja tahun 2023 dalam memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya berencana untuk memodifikasi pengelolaan E-Parking yang telah berjalan.

Modifikasi dilakukan terhadap penambahan jumlah titik dan sistem kerja sama.

Bahkan ia katakan bahwa pihaknya akan membentuk Satgas e-parking.

Satgas itu akan terdiri dari TNI, Kepolisian, Satpol PP dan Dishub.

Baca juga: Optimalkan Serapan PAD, Dishub Bontang Manfaatkan Median Jalan di Ahmad Yani Jadi Area Parkir

Baca juga: Komisi II DPRD Samarinda Usul Juru Parkir Dikelola Pihak Ketiga Demi Memaksimalkan E Parking

"Tugasnya perlindungan kepada Jukir kita, termasuk kalau ada indikasi Pungli (Pungutan Liar) terhadap Jukir kita," terangnya.

Kedua, dalam rangka meningkatkan PAD, Dishub juga akan menerapkan parkir berlangganan.

Untuk percontohan direncanakan parkir berlangganan diterapkan kepada ASN yang memiliki kendaraan dinas.

"Berlanggananlah mereka itu nanti di beberapa titik yang telah kita tentukan," ujarnya.

Dimana titik binaan diproyeksikan akan ditingkatkan menjadi 300 titik binaan secara bertahap oleh Dishub pada 2023.

"Awalnya ada sekitar 174 titik binaan, ada tambahan di 2023 pelan pelan," jelasnya.

Ketiga, Dishub memberikan usul kepada Wali Kota Samarinda, Andi Harun untuk menaikan tarif parkir bagi roda empat menjadi Rp 5 ribu.

Sebab, ia menilai tarif Rp 3 ribu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan.

"Saat inikan kita tarif roda empat Rp 3 ribu, saya menyampaikan ide kepada Pak Wali, kalau bisa Perwali-nya diubah nilainya menjadi 5 ribu," ujarnya.

Baca juga: Penertiban Kendaraan yang Parkir Sembarangan di Pelabuhan Penajam

Terakhir, pemerintah akan mengatur nilai tarif untuk kendaraan derek yang selama ini tidak diperhatikan sebagai sumber PAD.

"Selama ini tidak ada aturan yang mengatur nilai tarif untuk kendaraan derek, saya minta ada penyesuaian tarif untuk derek," pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved