Berita Penajam Terkini

Pemkab Penajam Paser Utara Berharap Ada Regulasi Khusus untuk PPU Sebagai Daerah Asal IKN

Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta regulasi khusus dari pemerintah pusat. Hal itu agar perkembangan di daerah asal Ibu Kota Negara (IKN)

Penulis: Nita Rahayu | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU
Kabag Pembangunan Setkab PPU, Nicko Herlambang.TRIBUNKALTIM.CO/NITA RAHAYU 

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) meminta regulasi khusus dari pemerintah pusat.

Hal itu agar perkembangan di daerah asal Ibu Kota Negara (IKN) bisa mengimbangi laju pembangunan di Ibu kota anyar itu.

Kepala Bagian (Kabag) Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Penajam Paser Utara (PPU) Nicko Herlambang mengatakan, ada beberapa hal yang akan disampaikan ke pemerintah pusat, dan berharap diakomodir dalam bentuk regulasi khusus.

Diantaranya, pembangunan beberapa ruas jalan, serta peningkatan cakupan layanan air bersih, agar setara dengan IKN.

Baca juga: BI Kaltim Sebut IKN Nusantara Jadi Tantangan UMKM Menangkap Peluang Bisnis dan Penggerak Ekonomi

"Harusnya ada aturan khusus agar kita tidak jauh tertinggal," ungkapnya pada Jumat (9/12/2022).

Kata Nicko, pemerintah pusat saat ini sudah menyiapkan pemenuhan kebutuhan air bersih di IKN.

Terlihat dengan adanya bendungan Sepaku Semoi dan Intake sungai Sepaku. Dengan kondisi tersebut, maka dipastikan seluruh warga yang menetap disana, akan tercukupi air bersih.

Sementara, di Benuo Taka sebagai daerah asal, hanya terakomodir 20 persen dari total jumlah penduduk yang mencapai 180 ribu lebih.

Baca juga: Dua Desain Rumah Jabatan Menteri di IKN Nusantara, Tipe Downslope dan Upslope

Jangkauan layanan air bersih tersebut, diakui Nicko masih terbilang rendah. Belum lagi, potensi pertambahan penduduk yang diperkirakan akan mencapai sebanyak 250 ribu jiwa.

"Pemenuhan jaringan kita baru sampai 20 persen, dengan jumlah penduduk lebih dari 180 ribu," jelasnya.

Nicko juga menjelaskan, bahwa air bersih merupakan yang paling mendesak untuk segera dipenuhi.

Baca juga: DKP3A Kaltim Dorong Peran Perempuan di Era Digital Ekonomi untuk Songsong IKN

Aspirasi ini juga akan segera disampaikan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas, dan harapannya bisa segera diakomodir.

"Mereka menjanjikan akan kesini nanti kita akan tunjukan kondisi kita sepeti ini, kalau ada IKN ini harus ada perlakuan khusus untuk warga kita," pungkasnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved