Berita Nasional Terkini
Viral Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti saat Bahas DBH dengan Kemenkeu, Profil Muhammad Adil
Viral pernyataan Bupati Meranti saat rapat bahas Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Simak profil Muhammad Adil
TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil saat membahas Dana Bagi Hasil (DBH) migas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) jadi viral di media sosial (medsos).
Dalam rapat tersebut, Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sempat bertanya apakah Kemenkeu berisi iblis atau setan saat membahas DBH migas untuk kabupaten yang dipimpinya.
Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti ini pun segera jadi viral di medsos, simak profil Muhammad Adil yang kini tengah jadi perhatian.
Pernyataan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang jadi viral di medsos ini disampaikan dalam rapat koordinasi nasional Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah di Pekanbaru, Kamis (9/12/2022).
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman bersama Gubernur Riau Syamsuar.
Hadir juga kepala daerah penghasil migas dari seluruh Indonesia.
Dalam rapat tersebut, Muhammad Adil membahas mengenai eksplorasi minyak dari daerahnya, Kepulauan Meranti yang diambil Pemerintah Pusat, namun daerah hanya mendapatkan keuntungan kecil dari eksplorasi sumber daya alamnya.
Bupati Meranti, Muhammad Adil mengungkapkan kekesalannya karena tidak mendapat kejelasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Kepulauan Meranti.
Saat itu Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sempat melontarkan pernyataan pegawai Kemenkeu berisi iblis dan setan pada Direktur Perimbangan Keuangan Kemenkeu Lucky Alfirman.
Hal tersebut lantaran Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kesal merasa tidak mendapat kejelasan terkait DBH yang mestinya diterima.
Baca juga: Belum Ada Juknis Atau Aturan Lainnya, Pemkab Berau Pesimis APBD Bertambah dari DBH Sawit di 2023
Muhammad Adil menilai Kepulauan Meranti layak mendapat DBH dengan hitungan US$ 100 per barel.
Namun dikatakannya, pada 2022 ini DBH yang diterima hanya Rp114 miliar dengan hitungan US$60/barel.
Ia mendesak Kemenkeu agar DBH yang diterima menggunakan hitungan US$100 per barel pada 2023 mendatang.
Hingga saat rapat bersama Kemenkeu, Bupati Adil mengaku tidak bisa menyampaikan keluhannya.
"Kemarin waktu zoom dengan Kemenkeu tidak bisa menyampaikan dengan terang. Didesak, desak, desak barulah menyampaikan dengan terang bahwa 100 dollar per barel," katanya seperti dikutip TribunKaltim.co dari TribunPekanbaru.com di artikel berjudul Pegawai Kemenkeu Disebut Iblis Setan, Stafsus Menkeu : Kepada Saudara Muhammad Adil agar Minta Maaf.