Biaya Mahal Buat Warga di Nunukan Pilih Lewat Dermaga Ilegal

TRIBUNKALTIM.CO- DPRD dan Polres Nunukan menyoroti keberadaan dermaga ilegal yang kerap kali menjadi perlintasan barang dan manusia secara ilegal terutama dari negeri jiran, Malaysia.

"Sebenarnya beberapa kali sudah kami rapatkan soal dermaga ilegal.

Tapi masyarakat kita yang masih saja mau itu ada dengan alasan ekonomi sehingga kita mau tindak juga serba salah.

Jadi pelan-pelan saja," kata Asmin Laura kepada TribunKaltara.com, Minggu (18/12/2022), pukul 12.00 Wita.

Ia mengaku Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sama sekali tidak menghendaki adanya dermaga ilegal.

Baca juga: Dermaga Ilegal di Nunukan Picu Praktik Penyelundupan Barang Terlarang, serta Jadi Perlintasan PMI

Baca juga: Wanita di Nunukan Ini Dibunuh Kekasihnya, Wajahnya Sempat tak Bisa Dikenali

Bahkan kata Asmin Laura, Pemkab Nunukan sudah menunjuk beberapa dermaga yang bisa digunakan untuk penyeberangan antar pulau.

"Beberapa dermaga yang sudah ditunjuk ada peraturan bupatinya (Perbub).

Tapi kenyataan di lapangan masih banyak masyarakat yang membuat dermaga sendiri.

Seperti Aji Putri itu bukan dermaga resmi," ucapnya.

Asmin Laura beberkan alasan lain dari masyarakat masih tetap menginginkan dermaga Aji Putri beroperasi.

"Sudah ada dermaga di Yamaker tapi masih tetap mau ada Aji Putri karena katanya lebih dekat kalau mau ke Desa Bambangan.

Kalau lewat Yamaker jauh dan biayanya besar," ujar Asmin Laura

"Sudah pernah kami minta ditutup.

Tapi masih tetap beroperasi, apalagi masih ada pemukiman di situ.

Itu jadi mata pencaharian mereka sebagai motoris speedboat," tambahnya.

Baca juga: Polres Nunukan Belum Diidentifikasi Mayat Wanita Terbakar, Ini Alasannya