Bupati Mahulu Ingatkan Pemerintah Kampung Pembenahan Komprehensif

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Bonifasius Belawan Geh membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Aparatur Pemerintah Kampung yang diikuti sebanyak 127 orang peserta, terdiri dari sekretaris kampung dan kasi pemerintah kampung se-Kabupaten Mahulu.

Bimtek yang mengusung tema "Dengan Bimbingan Teknis Aparatur Kampung, Kita Tingkatkan Tupoksi Dalam Tata Kelola Pemerintah Kampung yang berkualitas" dilaksanakan di Ballroom Kota Bangun Hotel Selyca Mulia Samarinda, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Peningkatan SDM di Mahulu Masih Jadi Prioritas

Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyampaikan agar Program Gerbangmas Mahulu dapat dilakukan dengan maksimal, maka perlu dilakukan pembenahan secara  komprehensif.

"Pembenahan Pertama harus kita awali dengan meningkatkan kerjasama, koordinsi dan sikap saling percaya di antara petinggi dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Sebagai pengawas, BPK berhak mendapatkan informasi yang utuh tentang rencana kerja tahunan setiap pemerintah kampung," terang bupati.

Lanjut Bupati, penyampaian informasi dapat dilakukan melalui rapat koordinasi reguler yang bersifat terjadwal.

Petinggi tidak perlu terlalu khawatir untuk menyampaikan informasi kepada BPK.

Namun sifatnya harus dibatasi pada informasi tentang rencana kerja APBKam secara makro.

"BPK juga perlu membatasi diri untuk tidak menuntut penyampaian informasi tentang rencana kegiatan APBKam secara teknis dalam bentuk rincian anggaran. Karena fungsi BPK adalah pengawasan yang sifatnya makro strategis. Pengawasan keuangan kampung secara teknis  adalah tugas BPK RI dan Inspektorat Kabupaten Mahakam Ulu,"  jelas bupati.

Baca juga: ASN Wajib Patuhi Aturan Libur Nataru

Kemudian untuk  pembenahan kedua, bupati menuturkan agar fokus pada pemantapan komando dan koordinasi pelaksanaan program antara petinggi dengan seluruh jajaran perangkat kampung.

"Secara sederhana, saya menyimpulkan, petinggi adalah pemberi arah dan arahan yang disampaikan petinggi kepada perangkat kampung harus sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Sebaliknya, perangkat kampung adalah unsur pelaksana teknis, yang secara keseluruhan dikoordinir oleh Sekretaris Kampung. Laporan komprehensif  atas pelaksanaan semua tugas dan program yang diselesaikan oleh perangkat kampung disampaikan oleh sekretaris kampung kepada petinggi," tutur bupati.

Pada pembenahan yang  ketiga, bupati menegaskan  agar fokus pada peningkatan kualitas koordinasi dan konsultasi timbal-balik antara pemerintah kampung dengan pemerintah kecamatan.

"Dalam pola kerja yang sudah kita tetapkan bersama, pintu masuk pemerintah kampung ke tingkat kabupaten adalah melalui pemerintah kecamatan. Kebijakan ini kita tetapkan untuk meringankan tugas DPMK dan OPD lainnya yang terkait dalam melakukan pembinaan kepada pemerintah kampung," tandas Bupati.

Baca juga: Latsar Angkatan I dan II Berakhir, Wabup Ajak ASN Tingkatkan Kompetensi

Selain itu, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberdayakan pemerintah kecamatan dalam fungsinya sebagai koordinator pembinaan pemerintahan kampung di wilayahnya.

"Dalam bingkai ini, pemerintah kecamatan bertindak sebagai perpanjangan tangan bupati dalam keseluruhan mata rantai pembinaan kepada pemerintah kampung, sehingga dapat mempersingkat birokrasi," pungkas bupati.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala DPMK Mahulu Damianus Tamha, S.E, Kabag Hukum Setkab Mahulu Arsenius Luhan, SH., M.Si, Auditor Pertama Inspektorat Mahulu Margareta Sri Hartuti S.Pd, Sekertaris Lembaga Pengkajian Keuangan Otonomi Daerah Muhammad Yunus Arifuddin, dan Nara Sumber dari BPK RI Jarot Sembodo, SE., Ak., MAk., CA,Cert. DA., Cert. IPSAS.,LCCC, serta Tenaga Teknis P2KM Gerbang Mas Mahulu. (adv)