Gubernur Isran Noor Setuju BUMD Turut Kelola KEK MBTK

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kaltim, Isran Noor setuju terkait solusi untuk pencapaian Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) agar jadi satu kawasan industri unggulan di Indonesia bagian timur.

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan serta daya dukung KEK MBTK bisa segera menjalankan fungsi sebagai kawasan industri berbagai sektor.

Dia tegaskan, langkah cepat, menurutnya, juga harus segera dilakukan.

Sehingga bisa segera memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi kawasan dan Kalimantan Timur secara luas.

Baca juga: Isran Noor Sebut Kesetiaan Tinggi Dua Rambut Putih Berbuah Prestasi

"Lakukan koordinasi dan sinergi secara cepat. Semua proses harus dilakukan dengan segera," kata Gubernur Isran Noor pada Jumat (22/12/2022).

"Jangan saling menunggu, jangan juga bertele-tele. Birokrasi jangan terlalu panjang. Segera saja proses," tegas Isran Noor. 

"Kalau harus ada tanda tangan gubernur, siapkan segera semua dokumennya, saya tanda tangan," imbuhnya.

Gubernur Isran Noor optimis, KEK MBTK menjadi kawasan ekonomi yang sangat prospektif di masa depan karena Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara berada di Kalimantan Timur. 

Kehadiran KEK MBTK menjadi jalur ekonomi untuk mendukung keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) di masa depan.

Baca juga: Komisi III DPRD Samarinda Harap Pembangunan IKN Nusantara Dibarengi Bangun Kota Penyangga

"KEK MBTK berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia," tegas Isran Noor.

Sebelumnya Sekda Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni melaporkan kepada Gubernur Isran Noor beberapa persoalan yang masih dihadapi KEK MBTK.

Insfrastruktur, investasi, kelembagaan dan terkait aset.

Sekretaris Dewan Kawasan KEK MBTK tersebut juga diminta tancap gas melakukan rapat bersama manajemen PT MBTK dan PT MBS serta Pemkab Kutim guna memetakan permasalahan.

"Salah satu solusi yang kami siapkan memperkuat PT MBTK menjadi BUMD yang merupakan perusahaan patungan antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Timur," ujar Sri Wahyuni.

Baca juga: Gertakan Berhasil, Isran Noor Akui Suara Penolakan IKN Nusantara Mulai Berkurang

Dokumen kajian atau fisibility study (FS) menjadi BUMD, naskah akademik, penilaian aset untuk data penyertaan modal serta berbagai kegiatan yang diperlukan tengah disiapkan.

Penetapan menjadi BUMD, pihak PT MBTK selaku Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola (BUPP) juga disebut masih dapat melakukan operasional.

"Kita harap proses ini semua bisa diselesaikan di tahun 2023," kata Sri Wahyuni. (*)