Rocky Gerung Nilai Perppu Cipta Kerja Tidak Menyejahterakan Rakyat, Justru Melemahkan Buruh

TRIBUNKALTIM.CO - Pengamat politik Rocky Gerung masih soroti isu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam tayangan Rocky Gerung, menyinggung terbitnya Perppu Ciptaker dinilai sebagai celah untuk makzulkan atau melengserkan Presiden Jokowi dari jabatannya.

Adapun eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie sebut Perppu Cipta Kerja melanggar konstitusi lantaran melabrak putusan MK terkait UU Ciptaker.

Sebagaimana diketahui, pemerintah secara resmi mengeluarkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi, Jumat (30/12/2022).

Terkait Perppu Cipta Kerja, Rocky Gerung sebut telah memprediksi kekuasaan yang semakin arogan.

"Gak mungkin kekuasaan itu mengurangi ambisinya, karena dia sendiri legitimasinya kurang," kata Rocky Gerung dalam Forum News Network, Kamis (5/1/2023).

Menurut Rocky Gerung, di penghujung pemerintahan Presiden Jokowi, terdapat berbagai macam kelemahan yang berlangsung.

Karenanya, Rocky Gerung sebut adanya kelemahan tersebut ingin diperkuat dengan menjadi otoriter.

"Sikap semacam ini yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi sebetulnya sudah sangat lemah,"

Baca juga: Soroti Polemik Perppu Cipta Kerja, Rocky Gerung: Substansi dari Kepentingan Buruh Diabaikan

"Orang yang lemah akan menggunakan kekuasaan terakhir dia untuk seolah-olah kuat, jadi itu dasar sosiologisnya," kata Rocky Gerung.

Berdasrkan dasar yuridisnya, Rocky Gerung menyampaikan bahwa tidak ada lagi cara untuk membenarkan Perppu Cipta Kerja.

Sebagai pengamat politik, seringkali Rocky Gerung terangkan kepada penguasa bahwa bahaya Perppu dalam demokrasi.

"Dia (Perppu) memang disediakan disitu sebagai cara darurat,"

"Tapi kalau kedaruratan kemudian dia rencanakan sendiri, itu artinya dia hanya menyelamatkan dirinya sendiri, bukan negeri ini" kata Rocky Gerung.

Baca juga: Rocky Gerung Kritik Presiden Jokowi, Terbitkan Perppu Ciptaker yang Inkostitusional

Menurut Rocky Gerung, negeri ini menuntut agar Perppu justru dibatalkan.

Menyinggung adanya demo Omnibus Law, Rocky Gerung sebut itu menunjukkan bahwa rakyat tidak sepakat dengan isi Perppu.

"Perppu yang menguras sumber daya, tetapi melemahkan buruh," ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung mengkritiki bahwa isi dari Perppu untuk menumpukkan kekayaan beberapa orang, tetapi tidak menyejahterakan rakyat.

Secara filosofis, Rocky Gerung mengatakan bahwa Perppu bertentangan dengan maksud awal dari keadilan sosial.

Baca juga: Sindir Presiden, Rocky Gerung Sebut Jokowi Tidak Paham Makna Politik Identitas

"Penolakan-penolakan itu yang kemudian diamati oleh pemerintah bahwa tidak ada penolakan di penghujung tahun," komentar Rocky Gerung.

Lebih lanjut, menurut Rocky Gerung siasat seperti ini tidak hanya dilakukan sekali saja.

"Berkali-kali Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang sebetulnya dari awal sudah ditolak secara halus seperti ahli hukum tata negara,"

"Tetapi dicari akal menyoggok hukum tata negara, ahli yang lain supaya itu bisa diloloskan," kata Rocky Gerung.

Sebagai pengamat politik, Rocky Gerung menilai bahwa Perppu Cipta Kerja merupakan sesuatu yang berkaitan dengan hak buruh.

Dikomentari oleh Rocky Gerung sebelumnya, dikeluarkannya Perppu Cipta Kerja tak lepas dari keterangan Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi menilai situasi Indonesia saat ini diliputi dari ancaman ketidakpastian global.

Oleh sebab itu, dikeluarkannya Perppu menjadi antisipasi pemerintah dalam memberi kepastian hukum kepada para investor yang ada di dalam dan luar negeri.
Dalam tayangannya, Rocky Gerung mengatakan bahwa jangan sampai kepemimpinan Presiden Jokowi selama dua periode dianggap gagal dalam semua hal. (*)

Berita Rocky Gerung

Berita Cipta Kerja