Reshuffle Kabinet Sasar Menteri Asal NasDem? Presiden Joko Widodo: Tunggu Saja

“Kan itu hak prerogatif presiden, jadi ya silahkan aja (tiga menteri dari NasDem di-reshuffle), kita nggak mempermasalahkan itu,” ujarnya saat dihubungi Tribunnews.com, Kamis (5/1/2023).

Kendati demikian, Ali menilai kinerja tiga menteri dari Partai NasDem baik selama bekerja bersama dengan Jokowi.

Namun, ketika ditanya apakah ketiga menteri tersebut layak di-reshuffle, dirinya menegaskan kembali bahwa itu adalah hak prerogatif presiden.

“Selama ini ya saya lihat mereka kerja dengan baik ya. (Ketika direshuffle), ya kembali lagi itu hak prerogatif presiden," katanya.

Evalusi Menteri NasDem

Wasekjen Partai NasDem, Hermawi Taslim buka suara terkait isu reshuffle kabinet yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan publik.

Hermawi heran mengapa isu reshuffle kabinet ini selalu ditujukan kepada NasDem.

Wasekjen NasDem ini pun mempertanyakan apa problem dari NasDem sehingga menteri-menterinya yang berada di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mundur.

"Kita hanya mengatakan kok ini berisik sekali, kenapa ini yang disasar NasDem, apa problemnya," kata Hermawi kata Hermawi dalam tayangan Program Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Kamis (5/1/2023).

Menurut Hermawai isu reshuffle kabinet yang ditujukan kepada NasDem ini sudah terlalu personal.

Hermawi meyakini, semua partai pasti melakukan evaluasi masing-masing, terlepas dengan ada tidaknya reshuffle kabinet ini.

Begitu pula dengan NasDem yang juga mengevaluasi para kadernya.

Bahkan Herwawi menyebut evaluasi pada kader NasDem ini telah dikirimkan juga kepada Presiden Jokowi.

Namun hasil evaluasi kader NasDem tersebut dikirim secara tertutup.

"Nah ini kan sudah terlalu personal, padahal kita tahu semua partai melakukan evaluasi."

"Kita juga melakukan evaluasi, tapi kita melakukan evaluasi kita kirim kepada Presiden secara tertutup karena itu menyangkut evaluasi orang-orang," ungkap Hermawi.

Lebih lanjut Hermawi menanyakan, dimana letak tidak gentle dari NasDem.

Karena NasDem sendiri sudah terang-terangan melakukan deklarasinya kepada Anies Baswedan untuk menjadi capres.

"Kalau tadi dikatakan 'kalau gentle' dimananya tidak gentle NasDem, sudah terang-terangan kita mendeklarasikan Anies," imbuhnya.

Hermawi menegaskan NasDem akan terus bersama Presiden Jokowi hingga 2024 mendatang.

Sementara terkait Anies Baswedan, itu adalah urusan NasDem pada 2024-2029 setelah Presiden Jokowi lengser.

"Kita akan bersama Jokowi hingga 2024. Bicara soal Anies itu bicara soal 2024-2029," ujarnya.

Diketahui sebelumnya Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023). 

Dua Kaki

Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan mengemuka.

Dave mengingatkan agar seluruh koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tak bermain dua kaki, melainkan fokus untuk mencapai target-target.

"Jangan ada lagi yang tidak fokus ataupun bermain dua kaki akan tetapi semuanya fokus untuk menyelesaikan target-target pemerintahan hari ini," kata Dave saat dihubungi, Jumat (6/1/2023).

Dave mengatakan seluruh anggota kabinet Indonesia Maju berkewajiban untuk mengabdi kepada Presiden Jokowi demi berjalannya pemerintahan.

"Seluruh anggota kabinet itu memiliki tugas dan kewajiban untuk mengabdi kepada presiden demi berjalannya pemerintah yang sepenuhnya mengabdi kepada bangsa dan negara," ujarnya.

Ia pun meminta Presiden Jokowi agar segera bersikap apabila perfoma para menterinya kurang baik ataupun terlibat kasus.

"Nah bilamana presiden melihat ada anggotanya yang tidak performa dengan baik, terlibat berbagai macam kasus atau tidak fokus menjalankan fungsinya maka sewajibnya dan sebaiknya untuk segera direvisi kembali ataupun juga diperiksa," ucap Dave.

Anggota Komisi I DPR RI itu berharap seluruh anggota kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf bekerja secara optimal hingga akhir masa jabatan.

"Kita berharap para anggota kabinet dan juga seluruh koalisi di dalam pemerintahan hari ini benar-benar sepenuhnya kerja secara optimal dan mendukung dan menjalankan fungsinya demi tercapainya seluruh objektifitas daripada pemerintahan hari ini," ungkap Dave.

PDIP vs NasDem Memanas

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap agar dua menteri dari Partai NasDem segera mengundurkan diri dari kabinet Presiden Jokowi.

Djarot meminta agar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), dievaluasi.

Ia juga mengkritisi langkah Partai NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.

"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik untuk menteri-menterinya lebih baik mengundurkan diri," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2023).

Djarot menilai dua menteri dari Partai NasDem tersebut rupanya tidak cocok dengan kebijakan Presiden Jokowi.

"Sebab, rupanya mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan Pak Jokowi termasuk yamg disampaikan adalah sosok antitesis Pak Jokowi," ujarnya.

Djarot mengatakan sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan alasan mengapa kedua menteri tersebut harus dievaluasi.

Ia mencotohkan ketika Indonesia berusaha menjadi negara swasembada pangan atau kedaulatan pangan, namun produksinya ternyata tidak mencukupi.

"Sehingga, harga beras naik dan baru saja datang impor beras dari luar 500 ribu ton. Padahal prinsipnya adalah Pak Jokowi ingin membangun kedaulatan pangan," ungkap Djarot.

Selain itu, Djarot juga mengungkit terkait kebijakan food estate yang sebagiannya dinilainya gagal.

"Ini kan tanggung jawab dari Kementerian Pertanian untuk food estate, siapapun yang menginisiasi di depan tentang program food estate tapi Menteri Pertanian itu harus di depan," ucapnya.

Ia menambahkan demikian halnya pada musim tanam, Indonesia pasti mengalami kelangkaan pupuk.

Djarot pun menantang Kementerian Pertanian untuk memberikan kepastian harga pupuk.

"Berani enggak kita terutama Kementerian Pertanian berada di garis depan untuk bisa memberikan kepastian harga dan memberikan subsidi kepada harga, bukan kepada pupuk, tapi kepada outputnya," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G Plate menyindir jika saat ini banyak pihak yang seolah-olah mengatur hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terlalu banyak politisi saat ini yang merasa seolah olah jadi presiden dadakan dan mencoba mengatur prerogatif rights presiden," kata Johnny kepada wartawan, Rabu (4/1/2023).

Ia mengingatkan semua pihak agar tak membuat ruang diskursus politik menjadi bising tidak bermanfaat.

"Enggak usah lah itu, tidak perlu membuat ruang publik dan diskursus politik menjadi bising yang tidak bermanfaat," ujar Johnny.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi.

"Terkait kabinet dan reshuffle kabinet sepenuhnya menjadi kewenangan prerogatif presiden. NasDem selalu konsisten dengan sikap tersebut," ungkap Johnny.

Johnny memastikan NasDem mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf hingga berakhir pada 2024.

"NasDem mendukung Pak Jokowi dengan segenap kemampuannya baik di pemerintahan maupun di parlemen. Dan akan tetap konsisten dengan sikap memberikan dukungan penuh pada Pemerintahan Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf Amin," tegasnya.

Lebih lanjut, Johnny mengajak agar semua pihak fokus pada penyelenggaraan negara dan pembangunan nasional yang membutuhkan stablitas politik, soliditas nasional dan kegotongroyongan bangsa dalam menghadapi tantangan akibat perubahan situasi geopolitik global.

"NasDem terus memberikan dukungan pada pemerintah dan tidak akan menjadi desertir politik," imbuhnya.

Mendag Pilih Urusi Cabai Hingga Daging Ayam

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan tidak ingin ikut mengurusi soal rencana perombakan kabinet (reshuffle) yang belakangan ramai diperbincangkan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan urusannya sekarang adalah menangani harga komoditas pangan.

"Waduh, itu bukan urusan Mendag. Saya ngurusin cabai aja deh. Cabai, bawang, gula pasir, telur ayam, dan daging ayam," kata Zulhas ketika ditemui di lapangan kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2023).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai PAN itu menyebut urusannya juga meliputi menangani keluhan ibu-ibu.

Keluhan yang dimaksud adalah soal harga komoditas pangan.

"Saya ngurus ibu-ibu dulu. Kalau mereka sudah enggak ada ngeluh, baru kami tenang," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mardiono merespons wacana reshuffle kabinet atau perombakan kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kami tidak berkompeten untuk mencampuri itu," kata Mardiono saat ditemui di kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Ia menegaskan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi yang telah diamanatkan undang-undang (UU).

"Itu kan harus kita hormati karena itu kan juga UU bahwa (reshuffle) menteri itu menjadi hak prerogatif presiden. Ya kami tidak mencampuri itu," ujar Mardiono.

Mardiono menjelaskan kalaupun diminta masukan Presiden Jokowi, pihaknya hanya bisa mengusulkan.

"Kemudian kalau seandainya kami diminta usulan oleh Pak Presiden ya kami dalam batas mengusulkan saja. Tapi kami tidak punya hak untuk menentukan karena itu hak prerogatifnya Pak Presiden," ungkap dia.