Investor dari Malaysia di IKN Nusantara Bertambah, 2 Perusahaan Segera Gabung, Sektor yang Diminati

Ia menegaskan saat ini pihak Indonesia dan Malaysia masih terus membahas mengenai apa saja insentif yang ditawarkan terhadap proyek di IKN.

Namun Zafrul menyebut, dengan Malaysia masuk menjadi investor di IKN maka dapat mendorong negara tetangga lain bahkan Eropa untuk ikut masuk.

"Cuma kita yang pertama karena kita kan di sebelah IKN, kita memahami kalau kita masuk maka yang lainnya pun akan berani masuk ke situ.

Singapura, Thailand, Vietnam bahkan negara barat pun akan berani masuk," jelasnya.

PP Insentif segera Terbit

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyebut Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif bagi investor di IKN Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera diterbitkan.

Baca juga: 4 Jenis Jalur Sepeda di IKN Nusantara, Ada Green Promenade Hingga Shared Street

Menurut Bahlil Lahadalia, Peraturan Pemerintah (PP) insentif bagi investor di IKN Nusantara Kaltim ini merupakan aturan dari Pemerintah untuk memberi kemudahan bagi investor.

Ia juga mengatakan, saat ini IKN Nusantara bak gadis cantik yang tengah banyak diminati investor baik dari dalam maupun luar negeri. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, pemerintah akan mempromosikan IKN pada forum World Economic Forum di Davos Swiss.

Keikutsertaan Pemerintah di World Economic Forum di Davos Swiss adalah untuk semakin menarik minat investor. 

Lewat forum itu akan dibahas mengenai proyek pembangunan IKN Nusantara dan hilirisasi di Indonesia dengan pendekatan green industry dan green energy.

Bahlil menyebut, potensi investasi di IKN semakin hari semakin menarik.

Baik bagi negara negara tetangga maupun negara negara lain.

"InsyaAllah saya yakinkan investasi di IKN akan berjalan, apalagi PP nya sudah selesai," ujar Bahlil dalam konferensi pers, Rabu (11/1/2023)

Baca juga: Investor Sudah Bisa Mulai Membangun, Tata Ruang 9 Wilayah IKN Nusantara Rampung

Bahlil mengungkapkan, PP tentang insentif dan kemudahan berusaha di IKN lebih baik dibandingkan dengan aturan umum insentif di wilayah lain di Indonesia.