Pendapatan Kukar dari Pajak Sarang Burung Walet Hanya Rp 130 Juta

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang paling banyak membudidayakan sarang burung walet.

Hal itu dinilai bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, saat ini kontribusi pendapatan dari hasil pajak sarang burung walet masih sangat jauh dari harapan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kutai Kartanegara, Bahari Jokosusilo, mengakui pungutan pajak yang diperolehnya masih minim.

Berdasarkan data yang dimiliki, sepanjang tahun 2022 lalu, Bapenda Kukar hanya berhasil mengumpulkan Rp 130,8 juta dari target Rp 164,3 juta dari pajak sarang burung walet.

Baca juga: Pemkab Kukar Hibahkan Lahan 4,5 Hektare untuk Bangun Asrama Haji Transit di Tenggarong

Sangat sedikit jika dibandingkan pungutan PPh sebesar 1,5 persen dari sarang burung walet yang sudah mencapai Rp 300 juta.

“Itu dari 6 wajib pajak yang terdaftar dan aktif,” bebernya, Senin (16/1/2023).

Menurut Joko, perlu ada perbaikan regulasi yang mengatur pajak sarang burung walet. Ini sebagai bentuk tindak lanjut dari atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Faktor lainnya, masalah tarif pajak yang ditetapkan dianggap terlalu tinggi. Ketika dikejar di sektor hulu, petani sarang burung walet mengeluhkan tarif tersebut.

Ketika dicegat pajak di hilir, dengan mencoba berkoordinasi dengan Balai Karantina, mereka menilai hal tersebut bukan wewenang mereka.

Baca juga: Pajak Terlalu Besar Jadi Alasan DPRD Kukar Rombak Raperda Sarang Burung Walet

Ketika dipaksakan, akan terganjal di Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang sudah disahkan, yakni menghambat ekspor.

“Beberapa tahun ini dikejar, banyak dilematisnya, kalau kita mau baiki pajak walet dari hulunya, dari regulasinya dulu,” ungkapnya.

Bukan tanpa upaya, kini Kukar tengah menyiapkan regulasinya. Yakni dengan menerbitkan Surat Edaran sebagai penguat dari Peraturan Bupati (Perbup).

Ketika ada perdagangan hasil sarang burung walet antar pulau, maka wajib melengkapi dokumen asal barang yaang dikeluarkan oleh kepala desa (kades) atau lurah setempat.

“Mudahan ini bisa dan harus kita sosialisasikan lagi ke petani. Tahun 2023 ini kemungkinan diupayakan berjalan, tapi butuh sosialisasi, pengawasan, regulasinya,” kata Joko.

Untuk memastikan ini berlaku di seluruh daerah Kalimantan Timur, Joko menyebut akan ada pertemuan kepala Bapenda se-Kaltim.