Ibu Kota Negara

Hetifah Pastikan Pembangunan IKN Nusantara Tak Akan Jadi Proyek Mangkrak

Ketua Pelaksana kegiatan Rapimnas sekaligus Wasekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hetifah Sjaifudian memastikan agar pembangunan IKN Nusantara.

Penulis: Ary Nindita Intan R S | Editor: Aris
HO
Ketua Pelaksana kegiatan Rapimnas sekaligus Wasekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hetifah Sjaifudian, saat menyampaikan sambutan dalam rangkaian kegiatan Rapat Pimpinan Nasional Persatuan Insinyur Indonesia (Rapimnas PII) melakukan kunjungan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Minggu (22/1/2023). (HO) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Ketua Pelaksana kegiatan Rapimnas sekaligus Wasekjen Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Hetifah Sjaifudian memastikan agar pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tidak menjadi proyek yang mangkrak.

Proyek pembangunan IKN Nusantara harus terus berjalan, meski berganti Presiden. Karena merupakan project nasional dan telah didukung dalam Undang-undang IKN.

"Jadi siapapun nanti yang memimpin selanjutnya, harus melanjutkan project ini. Jangan sampai ini menjadi proyek yang mangkrak," tegas Hetifah, Senin (23/1/2023).

Menurutnya, pembangunan IKN Nusantara adalah project besar dan tidak mudah.

Baca juga: Hetifah Tegaskan Kualitas SDM Agar Terus Diperhatikan oleh PII

"Karena memang ini satu project bangsa, ini bukan project satu Pemerintahan saja, ini adalah tugas Negara," kata Hetifah.

Namun, ia menambahkan, tidak ada hal yang mustahil. Selama masih menggunakan pengetahuan teknologi, serta intelektualitas, untuk meningkatkan peradaban dan harkat kehidupan.

"Jadi kalau ada yang mempertanyakan atau seperti mengeluh, meragukan. Nah tugas Insinyur adalah menjawabnya," pungkas Hetifah.

"Dengan mencarikan solusi, melalu inovasi yang diciptakan," tambahnya.

Baca juga: IKN Nusantara Peluang Pasok Daging Lokal Kaltim

Hetifah menyatakan, akan terus mengawal proses pembangunan IKN Nusantara.

"Awal 2023, kita mulai dengan semangat. Kita lihat sudah banyak sekali hal yang sudah dilakukan. Ini harus dikawal terus," tandasnya.

"Bahkan yang mengawal bukan hanya beberapa, tapi 500 orang itu baru dari pengurus yang dari mereka memiliki posisi, network, jabatan," ucapnya. (*)

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved