Berita Balikpapan Terkini

Anggota DPR RI Hetifah Terima Aduan 44.225 Persatuan Perangkat Desa Indonesia Asal Kaltim

Sebanyak 44.225 orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari 22 Provinsi di Indonesia dan 10 PPDI perwakilan Kaltim

TRIBUNKALTIM.CO/HO
Hetifah menanggapi aduan 44.225 dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia Kaltim di Ruang Fraksi Partai Gokar, Gedung Nusantara 1 DPR RI.TRIBUNKALTIM.CO/HO 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Sebanyak 44.225 orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dari 22 Provinsi di Indonesia dan 10 PPDI perwakilan Kaltim, mengikuti aksi demo di gerbang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rabu (25/1/23).

Terkait itu, Hetifah Sjaifudian Wakil Ketua Komisi X DPR RI, turut hadir untuk menerima aspirasi para perangkat desa Kaltim di Ruang Fraksi Partai Gokar, Gedung Nusantara 1 DPR RI.

Ketua PPDI Provinsi Kaltim, Rodi menyampaikan terkait kondisi dari rekan-rekan PPDI kepada Hetifah.

"Kami sejak Senin sudah di DPR, tepatnya pada RDPU di Komisi II, dengan membawa 10 orang perwakilan PPDI dari Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Timur," ujarnya, melalui siaran pers yang diterima TribunKaltim.co, Rabu (25/1/2023).

"Kami ingin mengadu kepada orang tua kami di DPR, yaitu Ibu Hetifah Sjaifudian," imbuhnya.

Baca juga: Perangkat Desa Dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024, PDIP: Mobilisasi yang Mirip Orde Baru

Baca juga: BPD dan Perangkat Desa Se-Loa Janan Tingkatkan Kapasitas, Ikuti Pelatihan Optimalisasi Tupoksi

Lebih lanjut, Rodi juga menyampaikan kegelisahan terkait kejelasan status dan kesejahteraan Perangkat Desa di Kaltim.

"Kami seringkali bekerja 24 jam untuk melayani masyarakat, namun Negara belum mengakui status kami. Posisi kami juga rentan tergantung pergantian Kepala Desa, karena kami berdasarkan SK Kepala Desa," pungkasnya.

Rodi berharap, agar klausul Perangkat Desa masuk dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang membatasi definisi ASN sebagai Pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Selain itu, agar penetapan perangkat desa selanjutnya menjadi wewenang SK Bupati, serta bukan SK Kepala Desa.

Adapun hal tersebut, Rodi juga mengusulkan sebuah Undang-undang baru terkait perangkat desa.

Sementara itu, Hetifah memberikan tanggapan berupa empatinya dengan membuat UU Desa, yang memperkuat desentralisasi Pemerintahan ke Pemerintah Desa, dengan disertai adanya devolusi fiskal, dalam wujud dana desa.

Adanya dana desa ini, terbukti dari berbagai penelitian akademik telah menunjukkan kontribusinya, untuk menaikkan Indeks Pembangunan Manusia, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi angka kemiskinan.

Kini, dalam kedudukannya sebagai pimpinan Komisi X, Hetifah juga terus memperjuangkan program pariwisata desa dan beasiswa bagi anak desa agar terus ditingkatkan.

Baca juga: Sempat Larang Suami Masuk Kamar, Ternyata Oknum Perangkat Desa di Ponorogo Sembunyi di Kamar

"Jadi terkait aspirasi para perangkat desa ini, saya sangat memahami dan berempati terhadap nasib maupun kesejahteraan perangkat desa," ujarnya.

Karenanya, ia menyatakan dukungannya atas aspirasi Perangkat Desa Kaltim, agar bisa diwujudkan melalui perubahan perundangan atau peraturan lainnya yang relevan.

Kendati demikian, Hetifah turut memahami terkait kesejahteraan, kepastian status, serta kerentanan karir, bahwa peraturan yang ada memang belum mengakomodir harapan rekan-rekan PPDI.

"Kami dari Fraksi Golkar akan melakukan yang terbaik, menyampaikan amanah, serta ikut memperjuangkan agar ada regulasi yang lebih baik," tandasnya. (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved