IKN Nusantara

Termasuk Pengusaha Malaysia, Februari Jokowi Ajak Investor Keliling IKN Nusantara

Termasuk pengusaha Malaysia, Februari Jokowi ajak investor keliling IKN Nusantara

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Sandrio

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana akan mengunjungi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada akhir Februari 2023 mendatang.

Dilansir dari Kompas.com, sebelum Jokowi datang, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan meninjau kesiapan infrastruktur di IKN Nusantara terlebih dahulu.

"Ya besok, harus saya tinjau dulu, saya sudah lama enggak ke sana.

Dulu idenya itu, mungkin akhir Februari (2023) ya," tutur Basuki usai acara peresmian pabrik Lead Rubber Bearing (LRB) di Karawang, Senin (30/1/2023).

Jika sudah ada progres yang lebih baik dari dua bulan lalu saat dikunjungi, Jokowi pun akan ke sana.

Basuki menuturkan, seluruh investor akan diajak Jokowi ke bakal ibu kota baru Indonesia tersebut, tak terkecuali Malaysia.

Para investor ini sejatinya telah memasukkan Letter of Intent (LoI) atau surat pernyataan resmi untuk melakukan kerja sama.

Basuki menargetkan pembangunan hunian ASN, TNI, dan Polri, di IKN bisa dimulai pada Juni atau Juli 2023.

Baca juga: Syarat ASN dapat Rumah Dinas di IKN Nusantara, Tahap Awal Dibangun 47 Tower Hunian PNS, TNI, Polri

Baca juga: Tinjau Rencana Lokasi Mabes AU di IKN Nusantara, KSAU Marsekal Fadjar Singgung Bandara Militer

Jika demikian, pekerjaan bisa selesai sesuai waktu yang telah ditetapkan pada 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkannya usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (30/01/2023).

"Perumahan ASN, TNI, dan Polri sudah diputuskan 47 tower yang akan segera dibangun untuk sekitar 16.900 ASN, TNI, dan Polri.

ASN ada 11.000, TNI-Polri sekitar 5.000," jelasnya dikutip dari laman Sekretariat Presiden.

Menurut Basuki, apartemen tersebut akan berstatus sebagai rumah dinas bagi para ASN, TNI, dan Polri yang bertugas.

"(statusnya) Rumah dinas yang diputuskan. Nanti setelah itu kalau mungkin ada (rumah) tapak yang bisa dibeli.

Tapi yang ini untuk ASN, TNI, Polri yang didinaskan ke sana,” imbuhnya.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved