Belum Ada Investor Masuk, DPR Pertanyakan Kekurangan Rp 389 T Bangun IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan mempertanyakan sumber dana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ia menilai, hingga saat ini, 80 persen anggaran pembangunan yang dijanjikan pemerintah bakal didapatkan dari investor, masih belum jelas.

“Harapan kita 80 persen (dana) dari partisipasi pihak luar, kalau saya baca dari paper yang Bapak sajikan, (investor) baru menyatakan minat, 90 (investor) baru LOI (letter of interest),” ungkap Marwan dalam rapat bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023), dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: Terungkap, Kapan Pembangunan Jalan Tol Bawah Laut IKN Nusantara, Terdalam di Dunia

Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 20 persen pendanaan IKN bakal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam catatannya, angka untuk pembangunan IKN senilai Rp 486 triliun.

Maka beban APBN senilai Rp 97 triliun.

Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 389 triliun.

“Itu sekitar Rp 390 triliun dari mana uangnya gitu loh?” ucap politisi Partai Demokrat ini Ia lantas menyinggung sikap pemerintah terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Baca juga: Prinsip Forest City di Pembangunan IKN Nusantara, Mulai Biodiversity Hingga Karbon

Menurutnya, pemerintah tidak konsisten dengan rencana awal.

Sehingga biaya APBN yang digelontorkan akhirnya membengkak.

“Kita belajar dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ternyata perubahan (sikap pemerintah) semudah membalikkan telapak tangan,” sebutnya.

“Tadinya dinyatakan tak menggunakan APBN, ternyata berubah menggunakan APBN.

Sampai hari ini (dana) yang disuntikkan sudah lebih dari Rp 7 triliun,” papar dia.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah tak perlu buru-buru melakukan pembangunan IKN.

Menurutnya, pembangunan ini tidak tepat dilakukan sekarang, di tengah kondisi ekonomi global yang berat.