Daftar Sektor yang Diminati Investor di IKN Nusantara, Bambang Susantono Sebut Menerima 90 LoI

- Kantor BUMN dan swasta 4 LOI, dan 

- Kantor pemerintah 2 LOI.

Bambang mengatakan, pembangunan ibu kota baru dominan menggunakan uang dari pemodal.

Bahkan porsi pendanaan APBN hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya menggunakan uang investor.

"Dan 90 LOI itu yang kami akan lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, menggunakan KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) atau yang lainnya," ujar Bambang Susantono.

Baca juga: Terungkap, Kapan Pembangunan Jalan Tol Bawah Laut IKN Nusantara, Terdalam di Dunia

Hingga saat ini, lanjutnya, IKN sudah mempunyai tiga investor yang siap menggarap sektor perumahan dengan nilai investasi Rp41 triliun.

Rencananya tiga investor tersebut bakal membangun 148 tower untuk para PNS pindah ke sana.

Ketiga investor tersebut antara lain, PT Summarecon Agung Tbk dengan nilai investasi Rp 1,67 triliun, Konsorsium Indonesia-China yaitu CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan nilai investasi Rp 30,8 triliun, serta investor pure asing, yaitu Korean Land and Housing Corp dengan nilai investasi Rp 8,65 triliun.

DPR Pertanyakan Kekurangan Rp 389 T Bangun IKN Nusantara

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan mempertanyakan sumber dana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ia menilai, hingga saat ini, 80 persen anggaran pembangunan yang dijanjikan pemerintah bakal didapatkan dari investor, masih belum jelas.

“Harapan kita 80 persen (dana) dari partisipasi pihak luar, kalau saya baca dari paper yang Bapak sajikan, (investor) baru menyatakan minat, 90 (investor) baru LOI (letter of interest),” ungkap Marwan dalam rapat bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023), dilansir dari Kompas.com.

Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 20 persen pendanaan IKN bakal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam catatannya, angka untuk pembangunan IKN senilai Rp 486 triliun.

Maka beban APBN senilai Rp 97 triliun.

Baca juga: KKP Dorong Daerah Penyangga IKN Nusantara Jadi Smart Fisheries Village Kampung Patin