Daftar Sektor yang Diminati Investor di IKN Nusantara, Bambang Susantono Sebut Menerima 90 LoI

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah terus menggenjot pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim) guna menarik lebih banyak investor.

Hingga saat ini, Kepala Otorita, Bambang Susantono mengatakan telah menerima 90 Letter of Intent (LOI) dari investor yang tertarik berinvestasi di IKN Nusantara yang termasuk kategori serius.

Dari 90 LOI disebut Bambang Susantono sebagai investor yang serius terhadap ada sejumlah sektor di IKN Nusantara yang dilirik, cek daftar lengkapnya di artikel ini. 

Dilansir dari laman infopublik.id, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono, mengungkapkan hingga 5 Februari 2023 sudah ada 142 investor yang menyatakan minat untuk turut membangun IKN Nusantara dengan mengirimkan Letter of Intent/LOI (surat pernyataan minat).

"Kami ingin laporkan bahwa kami menerima surat penyataan minat atau LOI, hingga minggu lalu jumlahnya sudah 142.

Sekitar 90 itu kami mengategorikan pihak-pihak yang serius," kata Bambang Susantono dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023) seperti dikutip TribunKaltim.co dari kontan.co.id. 

Menurut Bambang, 90 LOI tersebut terdiri dari beberapa minat sektor garapan.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

- Sektor infrastruktur dan utilitas sebanyak 25 LOI

- Sektor edukasi 15 LOI

Baca juga: Presiden, ASN, hingga TNI-Polri Dipastikan Resmi Berkantor di IKN Nusantara 2024 Mendatang

- Sektor jasa konsultasi 14 LOI

- Sektor perumahan 10 LOI

- Sektor mixed use dan komersial 9 LOI

- Sektor teknologi 6 LOI

- Sektor kesehatan 5 LOI

- Kantor BUMN dan swasta 4 LOI, dan 

- Kantor pemerintah 2 LOI.

Bambang mengatakan, pembangunan ibu kota baru dominan menggunakan uang dari pemodal.

Bahkan porsi pendanaan APBN hanya sekitar 20 persen, sedangkan sisanya menggunakan uang investor.

"Dan 90 LOI itu yang kami akan lanjutkan dengan berbagai macam proses bisnis, menggunakan KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha) atau yang lainnya," ujar Bambang Susantono.

Baca juga: Terungkap, Kapan Pembangunan Jalan Tol Bawah Laut IKN Nusantara, Terdalam di Dunia

Hingga saat ini, lanjutnya, IKN sudah mempunyai tiga investor yang siap menggarap sektor perumahan dengan nilai investasi Rp41 triliun.

Rencananya tiga investor tersebut bakal membangun 148 tower untuk para PNS pindah ke sana.

Ketiga investor tersebut antara lain, PT Summarecon Agung Tbk dengan nilai investasi Rp 1,67 triliun, Konsorsium Indonesia-China yaitu CCFG Corp-PT Risjadson Brunsfield Nusantara dengan nilai investasi Rp 30,8 triliun, serta investor pure asing, yaitu Korean Land and Housing Corp dengan nilai investasi Rp 8,65 triliun.

DPR Pertanyakan Kekurangan Rp 389 T Bangun IKN Nusantara

Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan mempertanyakan sumber dana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

Ia menilai, hingga saat ini, 80 persen anggaran pembangunan yang dijanjikan pemerintah bakal didapatkan dari investor, masih belum jelas.

“Harapan kita 80 persen (dana) dari partisipasi pihak luar, kalau saya baca dari paper yang Bapak sajikan, (investor) baru menyatakan minat, 90 (investor) baru LOI (letter of interest),” ungkap Marwan dalam rapat bersama Otorita IKN di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023), dilansir dari Kompas.com.

Ia menyampaikan, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa 20 persen pendanaan IKN bakal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam catatannya, angka untuk pembangunan IKN senilai Rp 486 triliun.

Maka beban APBN senilai Rp 97 triliun.

Baca juga: KKP Dorong Daerah Penyangga IKN Nusantara Jadi Smart Fisheries Village Kampung Patin

Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp 389 triliun.

“Itu sekitar Rp 390 triliun dari mana uangnya gitu loh?” ucap politisi Partai Demokrat ini Ia lantas menyinggung sikap pemerintah terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menurutnya, pemerintah tidak konsisten dengan rencana awal.

Sehingga biaya APBN yang digelontorkan akhirnya membengkak.

“Kita belajar dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung, ternyata perubahan (sikap pemerintah) semudah membalikkan telapak tangan,” sebutnya.

“Tadinya dinyatakan tak menggunakan APBN, ternyata berubah menggunakan APBN.

Sampai hari ini (dana) yang disuntikkan sudah lebih dari Rp 7 triliun,” papar dia.

Maka dari itu, ia meminta agar pemerintah tak perlu buru-buru melakukan pembangunan IKN.

Menurutnya, pembangunan ini tidak tepat dilakukan sekarang, di tengah kondisi ekonomi global yang berat.

Hal itu, lanjut dia, sesuai dengan pernyataan Jokowi yang menyampaikan kondisi ekonomi global sedang tidak menentu.

“Kalau bahasa Pak Jokowi, ojo kesusu (jangan buru-buru).

Maksud saya dengan berbagai situasi kondisi ini, kalau pakai bahasa seberang itu membangun IKN alon-alon asal kelakon (pelan-pelan yang penting terjadi),” imbuhnya.

Baca juga: Daftar Usulan Poin Revisi UU IKN, Termasuk Perubahan Jangka Waktu HGU dan HGB di IKN Nusantara

(*)

Update Ibu Kota Negara

Berita IKN Nusantara