IKN Nusantara

Urusan Administratif Pemerintah Indonesia Dilaksanakan di IKN Nusantara Mulai 2024

Urusan administratif Pemerintah Indonesia dilaksanakan di IKN Nusantara mulai 2024

Penulis: Rafan Arif Dwinanto | Editor: Djohan Nur

TRIBUNKALTIM.CO - Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur ditargetkan menjadi Ibu Kota Indonesia pada 2024 mendatang.

Presiden Jokowi sebelumnya, menargetkan Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2024 akan dilaksanakan di IKN Nusantara.

Baru-baru ini, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko meninjau progres pembangunan di IKN Nusantara.

Menurut Moeldoko, pelaksanaan administratif Pemerintah Indonesia tak lagi dilaksanakan di Jakarta pada 2024 mendatang.

Dilansir dari Kompas TV, dalam kunjungannya Moeldoko meninjau sejumlah proyek.

Mulai dari lokasi pembangunan istana Negara, kantor kementrian, rumah tapak bagi menteri, titik nol hingga 21 tower hunian untuk 16 ribu pekerja, yang hampir rampung dibangun.

Secara umum pembangunan infrastruktur IKN sudah mencapai 15 persen, dalam waktu progres 3 bulan.

Moeldoko menargetkan pada 17 Agustus 2024 sudah rampung, dan pelaksanaan administratif pemerintahan akan dilaksanakan di IKN Nusantara.

Secara umum ada 12 ribu ASN dan 5 ribu anggota TNI Polri akan dipindahkan. Dalam waktu dekat akan dilakukan persiapan lelang pembangunan 47 tower bagi ASN dan TNI –Polri.

Selain itu ada 30 progres bangunan akan terus dikebut oleh kementrian PUPR dan otorita IKN, dalam merampungkan kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

dari hasil kunjungannya, Moeldoko mengungkapkan bahwa secara keseluruhan progres pembangunan di IKN sudah mencapai 15 persen, sejak pengerjannya yang mulai masif tiga bulan terakhir.

“Pembangunan cukup efektif karena baru tiga bulan berjalan jadi progresnya masih 15 persen,” ungkapnya kepada TribunKaltim.co pada Kamis (9/2/2023).

Proses pembangunan diyakini tidak akan mengalami kendala berarti. Sejauh ini kondisi di lapangan hanya terkendala cuaca.

Disinggung mengenai kendala administrasi atau yang menyangkut lahan masyarakat, kata dia, masyarakat memang perlu pendampingan lebih jauh.

Tetapi hal itu sudah dilakukan oleh beberapa kementerian.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved