Pelindo dan PT PSP Tak Ikut Tandatangani Tarif Bongkar Muat TKBM Komura

Dan, perlu diketahui tim perumus yaitu ketua dan sekretaris ini baru ditunjuk di rapat terakhir, padahal di undangan kepada mereka ketika rapat pertama tidak ada terkait kedudukan mereka sebagai tim perumus. Selain itu Penggugat juga sayangnya masih belum memahami perbedaan jenis petikemas biasa dengan petikemas open door dari segi bentuk, fungsi dan juga penanganannya terus berusaha mendalilkan tarif open door merupakan perpanjangan tarif 2014 yang cuma berlaku 1 tahun" sambung Joshi.

Sementara itu, Kuasa Hukum TKBM Komura, Henry Togi Situmorang menjelaskan, saksi yang dihadirkan Pelindo justru menguntungkan pihaknya, pasalnya saksi ikut serta menandatangi berita acara kesepakatan tarif di 2014.

"Justru menyudutkan Pelindo, karena saksi menandatangani kesepakatan dan itulah kesepakatan bersama, walaupun ada pihak yang tidak ikut menandatangani," tutur Henry.

Menurutnya penentuan tarif di 2014 dilakukan dengan proses yang cukup panjang, karena dilakukan pertemuan sampai lima kali, berbeda dengan penentuan tarif di 2017, yang menurutnya hanya memakan waktu kurang lebih 2 jam.

"Artinya, penentuan tarif itu sudah melalui pembahasan panjang, karena rapat digelar sampai lima kali baru mendapatkan kesepakatan bersama. Berbeda dengan di 2017, tidak ada perumusan dan pembahasan, tiba-tiba disepakati," ungkapnya.

"Termasuk tentang tarif, ternyata pada 2014 dan 2015 tarifnya sama, yakni 20 feet senilai Rp Rp 182.780. Lalu, yang kami persoalkan itu tarif sesuai kesepakatan 28 Juli 2017, karena berlakunya 1 September 2019, dan ada surat dari PT PSP yang menyatakan menunda sementara waktu pembayaran upah TKBM, sampai kapan penundaanya tidak jelas," sambung Henry. (*)