Sampel Air Kolam Tambang Batu Bara di Bulungan Diperiksa Dinas Lingkungan Hidup Kaltara

TRIBUNKALTIM.CO- Kolam penampungan limbah tambang batu bara di Pulau Bunyu, Bulungan, Kaltara jebol beberapa waktu lalu.

Untuk itu, Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kaltara mengambil sampel air di kolam tersebut. 

Kepala DLH Kaltara Hamsi mengatakan pengambilan sampel air dilakukan di sejumlah titik seperti di area terdampak jebolnya tanggul.

Meski begitu, Hamsi mengaku belum mengetahui hasil pengambilan sampel air tersebut.

Sebab dirinya baru kembali ke Kaltara setelah menjalani tugas dinas untuk menghadiri forum Governors Climate Forest Task Force di Meksiko.

Baca juga: Korban Tenggelam di Kolam Tambang PT BBE Bukan Karyawan, Inspektur Tambang Tak Akan Turun Memeriksa

Baca juga: Jasad Pemancing yang Tenggelam di Kolam Tambang PT BBE Ditemukan 20 Meter dari Tepi Kolam

"Sampel itu yang diambil ada di beberapa titik, salah satunya di lokasi yang terdampak," kata Hamsi, Rabu (15/2/2023).

"Kalau hasilnya apakah itu ada pencemaran dan sebagainya saya belum tahu, karena saya ini juga baru pulang, nanti saya panggil timnya yang ke sana," ungkapnya.

Hamsi mengungkapkan perusahaan yang beroperasi di Pulau Bunyu itu belum pernah melaporkan aktivitasnya kepada DLH Kaltara.

Karena itu dirinya mengaku kaget ketika mendengar terjadinya peristiwa tanggul jebol di wilayah konsesi perusahaan tersebut.

Baca juga: Korban Tenggelam di Kolam Tambang PT BBE Ditemukan Tewas

Lebih jauh, Hamsi menyerahkan penanganan dan penindakan atas jebolnya tanggul kolam penampungan limbah batubara itu kepada DLH Bulungan.

"DLH Kabupaten juga sudah bentuk tim, perizinan dan sebagainya juga ada di kabupaten, jadi kalau sanksi dan sebagainya itu kewenangannya kabupaten," tutur Hamsi. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul DLH Kaltara Ambil Sampel Air Kolam Limbah Batu Bara, Pemberian Sanksi Wewenang Pemkab Bulungan, https://kaltara.tribunnews.com/2023/02/15/dlh-kaltara-sempat-ambil-sampel-air-di-pulau-bunyu-sebut-pemberian-sanksi-wewenang-kabupaten.