Bapemperda DPRD Samarinda Klarifikasi Soal Raperda RTRW yang Batal Disahkan

“Itu pun dokumennya di kirim dari WA (Whatsapp). Lalu setelah mendapat disposisi surat harus segera disahkan pada 13 Februari, pada hari itu juga saya minta staf untuk print,” tegasnya.

Sebab ada desakan untuk segera mengesahkan perda inisiatif Pemkot Samarinda tersebut.

Sedangkan sebelumnya, Bapemperda belum pernah membentuk pansus khususnya dari Komisi III DPRD Samarinda.

“Dari 10 Januari itu, kami tidak dilibatkan dalam pembahasan, hanya stempel, tidak tahu isinya apa, waktunya 15 hari, itu pun terpotong waktu reses. Tidak akan cukup, bahkan setahun saja tidak cukup,” pungkasnya. (*)