Dianggap Antitesis Jokowi, Anies Baswedan Bakal Lanjutkan Proyek IKN Nusantara?

TRIBUNKALTIM.CO - Kepastian lanjut atau tidaknya pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur jadi topik hangat.

Pergantian Presiden di 2024 jadi penyebabnya.

Diketahui, pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur digagas Presiden Joko Widodo.

Sementara, Jokowi sendiri akan purna-tugas pada 2024 mendatang.

Dikhawatirkan, presiden pengganti Jokowi nanti tak akan melanjutkan proyek IKN Nusantara.

Dilansir dari Tribunnews.com, bakal calon presiden (bacapres) Partai NasDem Anies Baswedan merespons soal nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara, di Kalimantan Timur, ketika dirinya menjadi presiden.

Anies enggan menjawab apakah akan melanjutkan atau tidak program Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dia hanya bilang jika saat ini masih dalam proses pencalonan presiden. Sehingga, belum bisa menjawab.

Baca juga: Forest City, Ada Pusat Suaka Orang Utan Berjarak 10 Km dari Titik Nol IKN Nusantara

Baca juga: Cari Data, Dinaskertrans PPU Jemput Bola, Koordinasi ke Perusahaan di IKN Nusantara

"Nanti dulu, sekarang baru proses pencalonan," kata Anies saat menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-I di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Senin (14/2/2023), dilansir dari Tribunnews.com.

Diketahui, sejumlah pihak meragukan Anies akan melanjutkan pembangunan IKN apabila terpilih menjadi presiden.

Terlebih, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut dianggap sebagai antitesis Jokowi.

Ketua DPP Partai NasDem, Sugeng Suparwoto memastikan bahwa Anies tak akan membatalkan IKN bila menjadi presiden.

Dia juga menepis anggapan rencana Koalisi Perubahan sebagai antitesis Presiden Jokowi.

"IKN itu sudah jelas menjadi undang-undang kok. Pak Anies tidak akan mengeluarkan Perppu untuk membatalkan IKN," kata Sugeng NasDem Tower, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata memastikan pembangunan PSN Indonesia tetap akan berjalan meski nantinya ada pergantian presiden, termasuk di dalamnya pembangunan IKN.

"Hal-hal yang lain sudah menjadi prioritas nasional atau PSN yang sudah berjalan dan tentu kita harapkan tuntas dan tidak mangkrak pada saat pergantian presiden," ujar Isa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI-DPR RI, Rabu (15/2).

Dalam paparannya, pemerintah menargetkan defisit anggaran 2023 sebesar Rp 598,2 triliun, atau lebih tinggi dari realisasi sementara tahun lalu yang sebesar Rp 464,3 triliun.

Sementara itu, pembiayaan anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp 598,2 triliun atau lebih tinggi dari realisasi 2022 sebesar Rp 583,5 triliun.

"Namun, ini semua Ibu/Bapak tentu tidak berarti kita tidak melakukan kegiatan pembangunan.

Kita akan tetap mengawal kegiatan Pemilu agar terlaksana sesuai tahapannya dengan baik.

Kita akan mendukung pembangunan di IKN yang kita harapkan bisa kita mulai gunakan nanti di 2024," kata Isa.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran di tahun ini sebesar Rp 23,9 triliun dalam APBN 2023 untuk pembangunan IKN Nusantara. (*)