Prediksi Kemarau Panjang 2023, Mitigasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Disiapkan Otorita IKN

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksikan Indonesia bakal dilanda musim kekeringan panjang pada Maret hingga puncaknya pada Agustus 2023.

Mengantisipasi hal ini, Kedeputian Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) juga telah melakukan rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (dalkarhutla).

Deputi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Myrna Safitri mengungkapkan, koordinasi yang dilakukan bentuk konsolidasi dan mitigasi guna mengantisipasi kebakaran hutan di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN)

Terutama pada musim kemarau yang akan datang dan telah diprediksi oleh BMKG RI lebih panjang dari 3 tahun sebelumnya.

Baca juga: Personel Polres Kubar dan BPBD Cegah Meluasnya Karhutla yang Terdeteksi Radar Satelit 

Hal itu juga, sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo agar kesiapsiagaan menghadapi kemarau 2023 yang lebih panjang ini segera dilakukan pencegahan serta tindakan antisipasi.

"Adapun tujuan dari koordinasi, yang pertama untuk memetakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan instansi pusat dan daerah, TNI-Polri dan pemegang izin kehutanan tahun 2023. Menyepakati agenda taktis yang perlu dilakukan di Nusantara," terang Myrna, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/2/2023).

Walaupun karhutla di Kalimantan Timur relatif terkendali dalam beberapa tahun terakhir, kewaspadaan tetap dianggap perlu, termasuk di wilayah Ibu Kota Nusantara.

"Secara umum para pihak menyampaikan komitmen bersinergi untuk melakukan pengendalian karhutla di IKN," tegas Myrna.

Baca juga: Efektifkan Penanganan Kebakaran Hutan, Pemkab Kutim Resmikan Posko Karhutla di Teluk Pandan

Tiga lokasi yang penting untuk dikawal bersama dalam pengendalian karhutla:

1. Lokasi pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)
2. Areal hutan konservasi Tahura Bukit Suharto
3. Area berhutan lain yang ada di luar kawasan hutan.

"Mitigasi ini sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan di KIPP," sebut Myrna.

Menurut Myrna, deteksi dini karhutla jadi awal langkah yang dilakukan Otorita IKN.

Deteksi dini bersandar pada Sipongi Kementerian LHK, setidaknya dalam dua tahun ke depan teknologi ini masih menjadi sumber utama.

Namun demikian sejalan dengan misi smart city IKN, sistem monitoring karhutla terbuka untuk dikembangkan.

Sementara itu BPBD Provinsi Kaltim, Johan Wahyudi mengatakan dalam upaya monitoring bencana serta pembangunan desa tangguh bencana yang diharapkan bisa terhubung dengan program Masyarakat Peduli Api (MPA).

Baca juga: DPMPTSP Kaltim Khawatir Investor Tarik Minat di IKN Nusantara Karena Harga Tanah Melonjak

Dua perusahaan, PT IHM dan PT ITCI Kartika Utama, masing-masing juga melaporkan kegiatan monitoring dan patroli, memfasilitasi MPA dan melengkapi peralatan untuk kesiapsiagaan menghadapi karhutla.

"Beberapa langkah yang perlu dilakukan segera adalah penyusunan SOP dalkarhutla di IKN, pembentukan tim atau pokja, konsolidasi data sebaran MPA," terangnya.

"Serta pelatihan pekerja konstruksi untuk menghadapi karhutla termasuk kemampuan pemadaman secara dini," sambung Johan Wahyudi.

Pemanfaatan, pengawasan dan pemeliharaan Kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, serta area Mangrove Teluk Balikpapan, sepenuhnya masuk dalam area IKN.

Meski demikian, area-area seperti Tahura Bukit Soeharto yang masuk dalam pemanfaatan IKN, masih dijalankan sesuai tupoksi dan di support oleh Pemprov Kaltim.

UPTD Tahura Bukit Soeharto tetap berada dalam kawasan tersebut, untuk support system di area ini.

Baca juga: UPN Veteran Yogyakarta akan Kaji Lahan Bekas Tambang di Sekitar IKN Nusantara

"UPTD masih sesuai tupoksi, tetap ada kewenangan di sana kami, tidak ujuk-ujuk keluar, kami support terus sampai benar-benar maksimal berjalan pemerintahan di IKN," ucap Kepala Dinas Kehutanan Kaltim, Joko Istanto.

Dishut Kaltim dalam hal ini berkomitmen mendukung IKN, terlebih seperti support system dalam hal kebencanaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurut Joko, belum maksimal pemerintahan di IKN tentu perlu ada pendukung dari pemerintah terdekat terutama Provinsi Kaltim.

"Dishut sangat mendukung, makanya masih ada UPTD kami di sana, kita tetap menyiapkan anggaran jika ada Karhutla, karena kebakaran hutan juga bisa saja IKN belum support untuk alat pemadaman," tegasnya. (*)