Akses dan Jaringan Sulit Jadi Kendala Sosialiasi Stunting Secara Menyeluruh di Mahakam Ulu 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Adanya kasus stunting di beberapa daerah membuat sederet pemerintah daerah melakukan berbagai penanganan. Termasuk mensosialisasikan stunting kepada masyarakat, Selasa (14/3/2023).

Seperti halnya pemerintah kabupaten Mahulu yang juga memberikan sosialisasi kepada masyarkat pada setiap kegiatan. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PKK Mahulu, Yofita Bulan. 

Ia mengatakan, sosialisasi terkait stunting sudah diadaka bahkan sebelum menjadi lokus. Meski begitu, ia selalu memberikan pemahaman pada masyarakat terkait cara bagaimana menghadapi gizi buruk pada anak-anak, bahkan saat ibu hamil. 

"Masyarakat kalau kita bilang stunting mereka tidak mengerti. Saya hanya mengatakan anak kita kurang gizi atau gizi buruk dan bagaimana cara agar anak kita tidak gizi buruk sedari kita hamil," ungkapnya. 

Baca juga: Audit Kasus Stunting, Pihak Kesehatan Kabupaten Mahulu Gunakan Sistem Jemput Bola

Namun, imbuhnya, sosialisasi tersebut tidak diadakan secara keseluruhan dan sekaligus di 5 kecamatan karena tak adanya anggaran khusus. 

Hal ini dikarenakan akses jalan yang manual, cukup sulit dan jauh menjadi kendala bagi mereka. Ditambah biaya transportasi yang tidak sedikit. Sehingga membutuhkan biaya yang cukup besar. 

"Setiap acara apapun saya sampaikan. Karena memang tidak ada anggaran khusus di PKK. Tapi kami siap membantu penurunan stunting di kabupaten. Karena kalau di tempat kami, pasti mikirin biaya. Dari kampung ke kampung, butuh biaya yang cukup besar. Kami ke kecamatan ujung butuh biaya 1 orang 1 juta biaya transport belum makan dan minum," tuturnya. 

"Kendalanya disitu. Makanya harusny ada uang lebih untuk kami dari provinsi atau pusat supay kami bisa bekerja dan mensosialisasikan stunting sekalian seluruh daerah Mahulu," lanjutnya. 

Baca juga: BKKBN Beber Kelor dan Lele Bisa jadi Makanan Calon Pengantin demi Tangkal Stunting

Untuk itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan anggaran yang cukup agar sosialisasi juga penanganan stunting dapat dilakukan secara menyeluruh dan cepat. 

"Harapan kami, pusat memperhatikan kita. Jangan hanya kita jadi lokus, tapi pemerintah daerah yang bertanggung jawab. Mereka juga harus bertanggung jawab. Karena kami kabupaten perbatasan dengan Malaysia," pungkasnya. (*)