Stunting di Kaltim

Audit Kasus Stunting, Pihak Kesehatan Kabupaten Mahulu Gunakan Sistem Jemput Bola

Kasus stunting menjadi perhatian bagi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Mahulu. Terdapat 2 pembagian bidang penanganan

Penulis: Ardiana | Editor: Aris
TRIBUNKALTIM.CO/ARDIANA
Kepala Bidang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Mahulu, Rita Suprapti Winingsih bersama Ketua PKK Mahulu, Yofita Bulan saat menghadiri kegiatan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) di Hotel Grand Senyiur Balikpapan. (TRIBUNKALTIM.CO/ARDIANA) 

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN- Kasus stunting menjadi perhatian bagi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Mahulu. Terdapat 2 pembagian bidang penanganan kasus stunting di daerah tersebut, yaitu penanganan spesifik dan sensitif, Selasa (14/3/2023).

Dalam penanganan spesifik, Kepala Bidang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) Mahulu, Rita Suprapti Winingsih mengatakan dibawah naungan BKKBN, pihaknya mengkoordinir rapat TPPS, Berembuk hingga mempublikasikan kasus stunting demi pendataan dari masing-masing daerah. 

Sedangkan penanganan sensitif akan ditangani organisasi perangkat daerah lain. 

"Sementara yang menangani secara teknis kasus stunting adalah bidang P2kesmas bagian kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Tetap kita bersinergi," ungkapnya.

Baca juga: BKKBN Beber Kelor dan Lele Bisa jadi Makanan Calon Pengantin demi Tangkal Stunting

Untuk diketahui, melalui hasil SSGI, terdapat 20,8 persen kasus stunting di kabupaten Mahulu pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022, kasus itu menurun menjadi 14,3 persen. 

Meski begitu, Rita mengaku angka tersebut tak menjadikan semangat menurunkan kasus stunting luntur di daerah tersebut. Ia berkomitmen akan terus menjalankan audit dan pengecekan sesuai arahan pusat. 

"Kita tidak juga berbangga. Karena angka bisa berubah ubah. Kita tidak ingin terbuai dengan angka, tapi akan tetap kita jalankan sesuai arahan dari pusat," jelasnya. 

Dalam waktu dekat ini, mereka mengambil penimbangan bulanan pada bulan februari dan Agustus seiring dengan bulan pengambilan vitamin A. 

Baca juga: Kisah Warga Desa Muara Enggelam Kukar, Atasi Kasus Stunting Lewat Hidroponik

Melalui data penimbangan tersebut akan dirembukkan bersama OPD terkait dan akan ditangani lebih lanjut. 

"Saya kejar terus teman-teman di 5 kecamatan untuk penimbangan bulan dua kemarin. Diharapkan dengan hasil ini, kita bawa ke forum rapat TPPS dan mengundang OPD terkait untuk menangani bidang sensitif nya. Saat ini kita menggodok datanya dulu Semantara Bappeda melakukan analisis data," ujarnya. 

Ia juga membeberkan, saat ini masih ditahap mengumpulkan data melalui penimbangan tersebut. Sehingga belum ada penetapan lokasi fokus (lokus) pada setiap kecamatan.

"Jadi nanti rancangannya kita rembuk. Jadi belum ada penetapan lokus. Setelah penetapan, kita akan melakukan audit kasus stunting. Kita akan tangani daerah-daerah yang menjadi lokus tanpa melihat angka," lanjutnya. 

Untuk diketahui, terdapat 31 Puskesmas pembantu dan 6 Puskesmas inti yang diisi tenaga bidan dan tenaga perawat di Kabupaten Mahulu. Sementara itu, meski terdapat beberapa tim tenaga kesehatan, namun beberapa dokter ahli masih kerap didatangkan dari luar daerah. 

Baca juga: Bontang Kembali Dikepung Banjir, Akses Jalan di Imam Bonjol Mulai Ditutup Warga

Baik Spesialis Obstetri dan Ginekologi (SPOG) yang didatangkan dari Kutai Barat, Spesialis anak dan psikolog dari Balikpapan, Juga ahli gizi dari Samarinda. 

"Di Mahulu sudah ada timnya tapi kebanyakan pakarnya dari luar. Belum ada dokter khusus," beber Rita. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved