Berita Pemkab Kutai Kartanegara

Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Ke-3 Se-Indonesia, Pemkab Kukar Raih APBD Award 2023

Pemkab Kukar meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri sebagai peringkat ke-3 untuk kategori kabupaten se-Indonesia.

Editor: Diah Anggraeni
Prokom
Kepala BPKAD, Sukotjo mewakili Pemkab Kukar saat menerima penghargaan APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri sebagai peringkat ke-3 untuk kategori kabupaten se-Indonesia dari Wamendagri, John Wempi Wetipo. 

TRIBUNKALTIM.CO - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Sukotjo menghadiri APBD Award dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) 2023 di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Kukar meraih penghargaan APBD Award 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai peringkat ke-3 “Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi APBD tahun 2022” untuk kategori kabupaten se-Indonesia.

Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Menteri (Wamen) Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi Wetipo kepada Kepala BPKAD Kukar Sukotjo, mewakili bupati Kukar.

Baca juga: Bupati Kukar Panen Bawang Merah dan Serahkan Bantuan untuk Petani di Sebulu

Ditemui usai penerimaan penghargaan, Sukotjo mengatakan hal itu adalah bagian apresiasi dari pemerintah pusat terkait dengan kinerja keuangan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah.

Menurutnya, ada tiga indikator penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri kepada masing-masing daerah (pemprov, pemkab, dan pemkot).

Di antaranya, realisasi peningkatan pendapatan daerah tertinggi, realisasi peningkatan atas serapan belanja tertinggi serta realisasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi.

Baca juga: Pemkab Kukar Target Seluruh Desa di Kutai Kartanegara Bebas Blank Spot Tahun Ini

Walaupun ada tiga Indikator, kata Sukotjo, tetapi penilaiannya berimbang sehingga tidak mungkin kemudian tertinggi saja di peningkatan pendapatan, tetapi kemudian belanjanya tidak sehingga pemilihannya lebih normatif dan fleksibel.

Kemudian Kukar masuk dari bagian tiga Pemerintah Daerah dengan pendapatan daerah tertinggi.

“Langkah-langkah kedepannya sudah dilakukan oleh Pemkab Kukar terkait dengan berbagai macam hal, agar kemudian terjadi percepatan pengadaan Barang dan Jasa di semua OPD. Apa bila itu yang terjadi maka bisa jadi ketiga indikator tersebut akan bisa kita dapatkan,” tegasnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kukar Bahari Joko Susilo dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kukar Sy Vanesa Vilna. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved