Langkah Bupati Hamdam Menuju PPU Serambi Ibu Kota Nusantara, Bangun BLK Modern untuk Siapkan Naker

TRIBUNKALTIM.CO - Tanggal 11 Maret 2023 lalu merupakan HUT ke-21 Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

PPU di masa kini patut berbangga, karena bukan hanya jadi sorotan nasional, tetapi juga dunia dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menjadi beranda dari IKN, warga Kabupaten PPU tentu punya harapan tinggi. Namun menyiapkan PPU sebagai beranda IKN tentu bukankah hal mudah. Ini menjadi tugas berat bagi Bupati Penajam Paser Utara, Ir. H. Hamdam.

"Persoalan utama kita sekarang ini adalah SDM, tidak mungkin kita menjadi serambi IKN kalau SDM tidak dipersiapkan dengan baik," kata Hamdam dalam wawancara eksklusif Tribun Kaltim, VIP Room, Senin (6/3/2023).

Bagaimana strategi dan upaya Hamdam menyiapkan warga PPU menjadi warga serambi IKN, berikut petikan wawancaranya dalam tema ‘HUT Ke 21 PPU dan Strategi Serambi IKN'.

Baca juga: Terima Keluhan, Bupati PPU Minta Warganya Cepat Dipekerjakan di Proyek IKN Nusantara

Tagline HUT ke-21 ini Sukses Nusantara PPU Sejahtera, apa maknanya?

Keputusan Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara di sebagian wilayah PPU merupakan berkah bagi masyarakat PPU, khususnya warga Sepaku. Kita melihat masa depan ada di situ, makanya dapat kita pastikan bahwa IKN akan sukses pembangunannya.

Tentu ini juga akan berdampak sangat besar terhadap PPU. Kita bersepakat bahwa PPU tidak mau jadi penyangga, tidak ingin sekadar jadi mitra, tapi kita ingin jadi serambinya Nusantara.

Sudah adakah tanda-tanda alam terkait hal itu?

Memang dalam jangka pendek, mungkin baru Balikpapan yang menikmati. Tetapi belum tentu juga kalau bicara PPU secara keseluruhan, barangkali memang beberapa kecamatan tertentu belum menikmati secara langsung.

Tapi minimal satu kecamatan yakni Sepaku sudah betul-betul menikmati. Dulu Sepaku selalu jadi persoalan bagi kami. Karena ketidakmampuan anggaran kita untuk membackup infrastruktur yang ada terutama akses jalan ke Sepaku, sekarang sudah mulai terselesaikan.

Kemudian sekarang bolehlah masyarakat melihat bagaimana hiruk pikuk pergerakan roda ekonomi di Sepaku, luar biasa peningkatannya. Dimulai dari tentu harga tanah dulu sebelum ada IKN, kita berpikir mau kita apakan tanah ini.

Tapi sekarang bayangin aja, pemerintah membanderol di angka Rp150 ribu sampai 250 ribu per meter persegi. Itupun sebagian masyarakat kita katanya ada yang belum menerima harga itu. Itu harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sepaku adalah wilayah otorita, bukan wilayah PPU, adakah jaminan ketika IKN sukses warga PPU kemudian merasakan dampak dalam skala besar? Mungkin ada gebrakan di akhir masa jabatan bapak?

Yang jelas bahwa kami sudah mencanangkan jadi serambi IKN, itu tentu bermaksud untuk memberikan tekanan kepada semua yang terlibat dalam proses pembangunan IKN.

Karena lucu kalau nanti ibu kota negaranya berdiri dengan segala macam kecanggihan teknologi, lalu PPU tetap dengan keterbatasannya. Bagaimana pandangannya kalau rumahnya mewah tapi berandanya kumuh.

Sehingga harapan kita bagaimana menjadikan PPU sebagai persoalan bersama, bukan cuma pemerintah Penajam saja dalam hal ini kepala daerah tetapi harapannya semua terlibat, termasuk pemerintah pusat.

Apakah ini sudah disampaikan ke pemerintah pusat bahwa beranda ini harus diperhatikan juga?

Sudah disampaikan ke pemerintah pusat dan saya pikir kita sudah berada di jalurnya.

Beberapa dukungan sudah kita dapatkan termasuk rencana besar membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang cukup modern untuk merespons kebutuhan tenaga kerja masa konstruksi dan pascakonstruksi, kemarin sudah ada kesepakatan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

Memang kita harus sama-sama berjuang. Kami menyerahkan tanah kepada mereka, mereka yang membangun dan mengelola. Persoalan utama kita sekarang ini adalah SDM, tidak mungkin kita menjadi serambi kalau SDM tidak dipersiapkan dengan baik.

Kemudian lainnya mungkin masyarakat sudah tahu, sekarang ini sudah ada perguruan tinggi swasta yang cukup ternama di Indonesia, sudah membuka kampus di kita. Ini sesuatu yang menurut saya berkah.

Tidak perlu lagi jauh-jauh, masyarakat kita mencari kampus, mereka yang didatangi, ini yang menjadi keuntungan dan bagi saya investasi jangka panjang.

Memang sekarang belum kelihatan tapi saya meyakini dengan memberikan support atau atensi khusus pada pengembangan SDM ini tentu akan berdampak nanti kedepannya.

Berapa tenaga kerja dari PPU untuk IKN?

Memang di sektor konstruksi itu belum begitu banyak. Banyak persoalan karena tahap awal kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan belum begitu meluas sehingga sekarang yang diterima bekerja adalah tenaga kerja yang memang memiliki kualifikasi tertentu.

Kemudian ada juga persoalan yang menurut saya mungkin orang tidak pernah pikirkan bahwa PPU, walaupun kabupaten baru, namun UMK kita tinggi di Kaltim ini, Rp3,4 juta per bulan. Kalau disetarakan per hari itu bisa Rp120 ribu perhari kurang lebihnya.

Menurut informasi yang kita dapatkan juga dari teman di sektor konstuksi dari pembangunan IKN ini, untuk tenaga non skill itu cuma diupah Rp80 ribu - Rp100 ribu, bagi masyarakat kami, upah itu tidak menarik.

Sementara di kita ada lapangan kerja walaupun informal seperti sektor perkebunan jadi buruh panen, mereka bisa punya penghasilan sehari itu Rp200 sampai Rp300 ribu, itu pun dengan jam kerja yang bebas.

Tentu ini yang kenapa kemudian jumlah masyarakat kita yang terlibat langsung di sektor konstruksi masih sedikit, dugaan saya begitu.

Kalaupun ini menjadi masalah di SDM, ada solusi yang ditawarkan?

Solusinya karena kita melihat persoalan itu sehingga bersama dengan kementerian dan lembaga lainnya memperluas jenis pelatihan, seperti pelatihan kewirausahaan seperti menjadi barbershop, barista, tukang jahit, meubeler, bisnis rumahan.

Bahkan tidak sekadar dilatih, tetapi juga diberi dana stimulus, kelompok-kelompok yang sudah dilatih ini oleh Kemenaker langsung diintervensi dengan dana stimulus.

Ini akan dievaluasi kedepannya mana kelompok yang memang menunjukkan tanda-tanda berkembang itu akan di-push lagi akan diberikan lagi bantuan permodalan yang lebih besar.

Ini sudah berjalan kurang lebih sebulan, mungkin dua hingga tiga bulan ke depan akan dievaluasi.

Berapa banyak jumlah personel yang sudah terlibat?

Itu yang sudah terlibat ada sekitar 16 kelompok. Satu kelompok bisa 10 sampai 20 orang. Modal atau stimulus yang diberikan Rp30 juta per kelompok. Dan itu tidak harus dikembalikan.

Luar biasa artinya ini komitmen pemerintah terhadap SDM lokal bisa terlibat langsung. Saya pikir cukup bagus, namun mungkin bagi masyarakat umum merasa itu seperti tidak ada.

Memang lambat karena persoalannya kapasitas pelatihan tentu terbatas sehingga harus bertahap dan bergantian.

Yang menggembirakan, untuk mempercepat proses ini Kemenaker mencoba membangun BLK, kita mencoba membangun komunikasi dengan BLK yang ada di luar Kaltim untuk menampung warga lokal yang kita latih untuk mempercepat akselerasinya.

Bayangan beranda IKN di PPU itu seperti apa?

Misalnya IKN akan menjadi kota smart city, kita juga ingin.

Upaya itu sudah kita mulai, beberapa bulan lalu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah memilih Kabupaten PPU ini salah satunya dari 80 kabupaten/kota untuk diberikan bimbingan teknis menyusun renstra smart city.

Selama tiga bulan pelatihannya didampingi pakar dari UGM.

Kita sudah punya renstra itu terkait smart city di Kabupaten PPU. Ke depan akan kita follow up.

Kita akan impelementasikan dengan menggandeng dan bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi, termasuk UGM yang bersedia.

Banyak sumber yang bisa kita digunakan, bisa menggunakan dana APBD kita juga nanti kerja sama dengan perguruan tinggi dan Kemendikbud Ristek, melalui program matching fund namanya.

Ada sharing anggaran antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi untuk merumuskan apa yang akan kita lakukan. Rencana kita mungkin diawali dengan membuat smart building dulu. Dalam waktu dekat ini akan mencoba dulu menerapkan.

Anggarannya bagaimana?

Makanya kita menggandeng pihak-pihak tadi, kolaborasi dengan Dikti, itu juga punya anggaran untuk bagaimana mengembangkan SDM di masing-masing daerah melalui program-programnya yang langsung teraktualisasi di masyarakat.

Pemerintah daerah dan perguruan tinggi bersama-sama menyiapkan dan memberikan pendampingan perangkat pendukungnya.

Ada investor yang tertarik?

Ada, dan banyak investor yang tertarik. Beberapa hari lalu saya bertemu, ada teman-teman yang bekerja untuk perwakilan Kazakhstan di Indonesia, dalam rangka ulang tahun atau memperingati 30 tahun hubungan antara Indonesia-Kazakhstan, mereka membangun smart village atau digitalisasi desa.

Mereka membangun beberapa desa itu di Indonesia ini untuk jadi pilot project. Alhamdulillah ada satu desa di PPU yang masuk. Seluruhnya menggunakan anggaran mereka. Jumlahnya belum kita tahu.

Tapi ini semua masih tahap persiapan, yang jelas kita sudah ada upaya ke arah sana. Makanya tadi saya katakan bahwa kita sudah mulai berjalan di jalurnya. On the track.

Kalau Istana sampai 2024, menuju beranda butuh berapa tahun?

Sekitar itulah, karena kita juga harus menyadari bahwa andalan utama kita untuk bisa mempercepat Penajam ini menjadi beranda IKN tentu dengan investasi. Sementara investasi-investasi besar ini masuk wilayah konstruksi. (Nita Rahayu/Bagian 1/bersambung)