Mantan Walikota Balikpapan Rizal Effendi Blak-blakan Kaltim Tidak Punya Menteri Tidak Punya Jenderal

Karena mereka membawa isu merdeka, perhatian pusatnya tinggi.

Dalam komposisi migas, Aceh dan Papua itu gasnya 60 persen dan daerah minyaknya 30 % . Di luar itu, gasnya 30 % , sedangkan minyaknya 15-16 % .

Maka dari itu ada opsi, kalau DBHnya tidak bisa berubah harusnya dikompensasi dengan misalnya proyek strategis nasional ditingkatkan di Kaltim.
Harusnya DBHnya berubah juga. Saya lebih sedih lagi, sudah DBH nya pincang, yang mengelola sumber daya alam kita dari luar.

Kemudian kontribusi ke daerah terbatas. Misalnya jarang sekali perusahaan besar yang beroperasi di Kaltim membangun fasilitas pendidikan.

Apakah ketika bapak terpilih di jalur legislatif itu bisa diubah?

Harusnya bisa. Memang semuanya harus ada pendekatan formal tetapi juga harus ada pendekatan informal.

Misalnya mendekati para pengusaha. Masa kaltim dibiarkan saja sementara hasil alamnya diambil.

Jangankan bicara kualitas, hingga saat ini saja kita masih bicara tentang kapasitas.

Pemerintah itu kan terdiri dari eksekutif dan legislatif. Legislatif bisa mendorong eksekutif untuk lebih memperhatikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Sampai sekarang, di SDMnya, Kaltim tidak fokus. Seperti ITK, waktu dibangun kita berharap minimal setingkat dengan ITB dan ITS.

Tapi belum bisa. Tanahnya saja tidak cukup.

Bagaimana bapak melihat wakil-wakil Kaltim memperjuangkan hal tersebut, Pak?

Ya mungkin ada, seperti beasiswa di Kaltim. Tapi untuk menciptakan generasi yang berbobot tinggi sesuai kebutuhan, tidak kelihatan sampai sekarang.

Pembangunan IKN itu kan konsepnya policy, nah yang tahu betul dengan tropika basah itu adalah Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman. Jangan sampai nanti yang dominan misalnya para ahli dari ITB, dari UGM.

Waktu itu saya pernah protes saat seleksi deputi SDA, katanya itu jatah untuk Kaltim kenapa waktu penerimaan calon ada dari luar? Harusnya full dari Kaltim, dong.