Mantan Walikota Balikpapan Rizal Effendi Blak-blakan Kaltim Tidak Punya Menteri Tidak Punya Jenderal

TRIBUNKALTIM.CO - Bicara soal pembangunan Kalimantan Timur, Mantan Walikota Balikpapan, Rizal Effendi, menilai sektor Sumber Daya Manusia (SDM) harus jadi perhatian utama.

Apalagi dengan hadirnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Rizal Effendi mengaku mendukung keberadaan IKN Nusantara demi kemajuan provinsi Kaltim.

“Terlepas dari yang mengkritisi dan tidak setuju, saya termasuk orang yang setuju dengan IKN. Karena itu saya bilang anugerah keempat dari Tuhan kepada Kaltim. Satu, dua dan tiga, awalnya adalah migas, kemudian hutan, dan batu bara,” kata Rizal Effendi dalam program Talkshow Tribun Kaltim Mata Lokal Memilih bertema "Medan Baru Setelah Walikota", pada 27 Februari 2023.

Lantas bagaimana pandangan Rizal Effendi soal kesiapan Kaltim menghadapi IKN, langkah apa yang akan ia ambil jika berhasil maju ke Senayan atau DPR RI, berikut obrolannya secara ekslusif.

Baca juga: Kembali ke Politik, Mantan Walikota Balikpapan Rizal Effendi: Tak Gampang jadi Caleg Zaman Sekarang

Baca juga: Tak Lagi Menjabat Walikota Balikpapan, Rizal Effendi Targetkan Kursi Senayan di Pemilu 2024

Prioritas untuk Kaltim jika bapak terpilih masuk ke Senayan (DPR RI)?

Menurut saya soal SDM. Kalau Pak Jokowi kan secara nasional ke infrastruktur, tapi menurut saya kalau Kaltim harusnya SDM.

Harus ngotot kita ini. Masa kita tidak punya jenderal, masa kita tidak punya dirjen. Untuk mencari orang di IKN itu kan setengah mati.

Apa permasalahan utamanya Pak?

Kita mungkin tidak tersistematis soal peningkatan kualitas SDM itu dan tidak fokus. Apa yang kita butuhkan, harus kita porsir.

Misal beasiswa, tidak lagi beasiswanya umum. Mungkin ada tapi terbatas. Tapi di bidang tertentu harus kita genjot habis-habisan.

BLK (Balai Latihan Kerja) kita kan terbatas sekali kapasitas dan bidangnya. BLK kita itu kan tidak fleksibel. SMK sekarang sudah mulai diarahkan fleksibel, kebutuhan apa lalu arahkan ke sana studinya.

BLK kita kan terbatas ke beberapa bidang jadi tidak nyambung dengan kebutuhan industrinya. BLKnya juga harus kita genjot habis-habisan.

Sekarang, jangankan tenaga ahli, tenaga yang di kelas bawah pun diperlukan sertifikasi. Tapi berapa banyak orang Kaltim yang sudah punya sertifikasi?

Menurut saya itu yang harus dilakukan kalau tidak kita pasti kalah dan kita tidak bisa marah.