Badan Kesbangpol PPU Antisipasi Gangguan di Pembangunan IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), berusaha mengantisipasi ancaman dan gangguan dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, di Kecamatan Sepaku.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan Pemkab PPU dalam pembangunan IKN Nusantara.

Kepala Badan Kesbangpol PPU, Agus Dahlan mengatakan selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai cara untuk mencegah dan mengantisipasi ancaman dengan pembangunan IKN Nusantara.

"Termasuk antisipasi gangguan dan hambatan. Karena sekecil gangguan itu harus kita antisipasi karena ini IKN Nusantara ini merupakan program nasional. Karena ini jadi perhatian nasional dan bisa menjadi sorotan internasional," kata Agus, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Detail Peta RDTR IKN Nusantara yang Resmi Dirilis Kementerian PUPR, Luas Lahan Istana 100 Hektare

Baca juga: Penampakan Rumah Ibu Ida Dayak, Akan Dibangun Penginapan, Berjarak 150 Kilometer dari IKN Nusantara

Salah satu untuk mengantisipasi itu, dengan intens melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat setiap kali ada gejolak di masyarakat khususnya terkait dengan IKN Nusantara.

"Kami juga selalu berkoordinasi dengan Otorita IKN Nusantara, Satgas IKN Nusantara," ujarnya.

Agus mengatakan, pihaknya juga terus mensosialisasikan pemindahan IKN ke seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyatakan, sampai saat ini organisasi kemasyarakatan (Ormas) sudah memberikan mendukung penuh pembangunan IKN di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim).

“Sudah banyak Ormas di PPU telah deklarasi mendukung pembangunan IKN Nusantara,” ujarnya.

Baca juga: Link Vote Pilih Logo IKN Nusantara, Jokowi: Seluruh Masyarakat bisa Memilih, Hadiah Motor Listrik

Agus Dahlan meminta agar pemerintah pusat untuk mengantisipasi potensi terjadinya gesekan sosial di IKN Nusantara.

Yakni terkait dengan pembebasan lahan milik warga yang masuk dalam area pembangunan infrastruktur IKN dan penyerapan tenaga kerja lokal di IKN Nusantara.

“Kami harap pemerintah harus memperhatikan kondisi sosialnya. Apabila masyarakat lokal tidak memperoleh pekerjaan di IKN Nusantara,” jelasnya. (*)