Update Bupati Kepulauan Meranti OTT KPK, Terjawab Sudah Partai Pengusung dan Biodata/Profil M Adil

TRIBUNKALTIM.CO - Update kabar Bupati Kepulauan Meranti OTT KPK, inilah profil dan biodata Muhammad Adil dan partai pengusung di Pilkada 2020.

Kepulauan meranti dimana? Kepulauan Meranti adalah sebuah kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. I

Bupati Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Muhammad Adil ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (6/4/2023).

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) itu, KPK juga menciduk puluhan pejabat strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta.

Baca juga: Daftar OTT KPK Sepanjang 2022, Ada dari Kalimantan Timur Hingga Hakim Agung di MA

"Benar, tadi malam, tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Beberapa pihak sudah ditangkap diantaranya Bupati," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Saat ini tim KPK masih terus bekerja untuk mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

Rencananya, pagi ini Adil dan pihak-pihak lain yang terjaring OTT akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ujar Ali.

Adil bukanlah sosok baru di politik.

Dia bahkan beberapa kali berpindah partai, berikut rekam jejaknya:

Tiga parpol

Adil mengawali karier politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti selama 2009-2014.

Lima tahun menjabat, dia terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Riau masa jabatan 2014-2018.

Saat itu, Adil masih bernaung di bawah Partai Hanura.

Pada Pemilu 2019, pria kelahiran 18 April 1972 itu kembali menjajal peruntungannya.

Dia pun lolos sebagai legislator DPRD Provinsi Riau.

Saat itu, Adil tak lagi bersama Hanura, melainkan bagian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baru setahun menjabat, Adil memutuskan mundur karena maju sebagai calon bupati Kepualauan Meranti.

Langkah ini sekaligus mengiringi kepindahan Adil ke PDI Perjuangan.

Dengan demikian, selama berkiprah di politik, Adil tercatat telah tiga kali berganti parpol.

Pada Pilkada Kabupaten Meranti 2020, Adil bersama wakilnya, AKBP (Purn) Asmar, menang dengan perolehan suara 38,4 persen.

Saat itu, seperti dilansir kompas.id, pasangan Muhammad Adil – Asmar diusung oleh koalisi PKB dan PDI-P dengan penguasaan kursi di DPRD sebanyak 8 kursi (26,7 persen). 

Keduanya dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti pada 26 Februari 2021.

Jabatan sebagai orang nomor satu di Kepulauan Meranti sedianya Adil emban hingga 2024 mendatang.

Ngomel ke Kemenkeu

Sosok Adil sempat disorot pada akhir 2022 lalu karena marah-marah ke pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia memprotes dana bagi hasil (DBH) produksi minyak di Kepulauan Meranti.

Aksi Adil ini disampaikan dalam acara Rakornas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Se-Indonesia, Kamis (8/12/2022), yang dihadiri oleh sejumlah pejabat, di antaranya Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman.

Menurut Adil, dana bagi hasil yang didapat wilayah yang dia pimpin terbilang kecil.

Padahal, pengeboran minyak di Kepualauan Meranti dilakukan secara besar-besaran di tengah kenaikan harga minyak dunia.

Dia bilang, lifting minyak di Meranti belakangan meningkat drastis, hampir mencapai 8.000 barel per hari dari yang sebelumnya 3.000-4.000 barel per hari.

Baca juga: Viral, Novel Baswedan Respon Pernyataan Luhut Soal OTT KPK Tak Baik Buat Negeri Ini

Belum lagi, asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dollar AS per barel dari yang sebelumnya 60 dollar AS per barel.

Dengan hitungan tersebut, dana bagi hasil yang diterima daerahnya cuma Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Teganya minyak kami, duit kami, tidak diberikan," ujar Adil.

Adil mengatakan, sejak tahun 1973 Kepualauan Meranti memiliki 222 sumur minyak.

Tahun 2022 jumlahnya bertambah 13 sumur, dan tahun 2023 bakal bertambah 19 sumur.

Namun demikian, ada 103 sumur yang kini kering karena diekspolitasi oleh pemerintah pusat.

Dengan kekayaan sumber daya alam yang begitu besar, kata Adil, Kepulauan Meranti malah menjadi daerah termiskin di Provinsi Riau.

"Kami ini di Riau 25,68 persen (penduduk) miskin plus ekstrem miskin terbanyak di Riau itu di Meranti," katanya.

Adil mengaku sudah berupaya meminta penjelasan dari Kemenkeu terkait ini, namun tak kunjung mendapatkan solusi.

Dia bilang, telah tiga kali menyurati Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meminta pertemuan langsung, tetapi Kemenkeu bersikukuh audiensi dilakukan secara daring.

Dia bahkan mengaku bakal menggugat Presiden atas persoalan ini. Adil juga sempat mengancam akan menghentikan seluruh kegiatan pengeboran minyak di Kepulauan Meranti jika masalah ini tak kunjung selesai.

"Jadi seandainya (hasil minyak) naik, kami penghasilannya besar dianggap penurunan, saya mengharapkan nanti bapak keluarkan surat untuk penghentian pengeboran minyak di Meranti," katanya.

Buntut dari aksi marah-marah itu, Adil mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Saat menghadap langsung ke Mendagri, Senin (12/12/2022), Adil diminta tak bikin gaduh dan menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik.

"Sebagai kepala daerah, apa pun masalahnya harus menggunakan bahasa yang beretika dan menunjukkan sikap kenegarawanan," kata Tito.

Setelahnya, Kemendagri memfasilitasi pertemuan Adil dengan Kemenkeu untuk menyelesaikan kegaduhan ini.

Baca juga: Jumlah Buruh TKBM Komura di Pelabuhan Samudera Palaran Turun Drastis Usai OTT Oleh Polri

Tanggapan Anggota DPR RI

Anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP, Effendi Sianipar turut angkat suara soal kasus Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil yang terjaring OTT KPK.

Ia meminta siapapun harus berani bertanggung jawab saat menjalani proses hukum.

"Harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu secara otentik," ujar Effendi Sianipar.

Disinggung apakah Muhammad Adil merupakan anggota PDIP, Effendi tak menampik kabar tersebut.

"Siapapun itu orangnya kita ajak untuk bergabung dengan partai ini, untuk membesarkan partai, termasuk Bupati Meranti," ujar Effendi Sianipar, dikutip dari TribunPekanbaru.com.

Ia juga mengatakan, posisi Adil di PDIP hanya sebagai anggota biasa.

"Dia kan anggota biasa saja, bukan pengurus," ujarnya seperti dilansir Tribunnews.com di artikel berjudul Kata Anggota DPR RI soal Bupati Meranti Terjaring OTT hingga Persoalan Partai Pengusung Muh Adil.

Berbeda, Ketua DPD PDIP Riau, Zukri sempat bingung, kenapa OTT Bupati Meranti dikaitkan dengan partainya.

Pasalnya, Adil bukan merupakan anggota PDIP.

"Makanya dalam peringatan HUT emas PDIP, tidak masuk juga dia diundang, hanya saja Wabup Pak Asmar yang diundang," ujar Zukri.

Diketahui, Muhammad Adil sebelumnya bergabung di Hanura dan PKB.

Lalu diisukan bergabung dengan PDI Perjuangan.

Diketahui, Bupati Meranti, Muhammad Adil ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2024).

Kepala Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengonfirmasi hal tersebut.

"Benar, tadi malam (6/4/2023) tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau," ujar Ali dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunnews.com, Jumat (7/4/2023).

Profil Muhammad Adil

Mengutip TribuSumsel.com, Muhammad Adil merupakan politisi asal Riau yang lahir 18 April 1972.

Ia mengawali karier politiknya dengan menjadi anggota DPRD Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009.

Adil juga sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Provinsi Riau dua periode, sebelum akhirnya menjabat jadi Bupati Meranti.

Pada periode 2014-2018, Muhammad Adil diusung oleh Partai Hanura.

Tetapi pada periode selanjutnya, atau tepatnya tahun 2019-2020, ia diusung oleh PKB.

Namun kemudian ia mengundurkan diri sebagai anggota DPRD untuk menjadi Bupati Meranti.

Belakangan ini, beberapa pemberitaan juga menyebutkan bahwa Adil keluar dari PKB dan bergabung ke PDI Perjuangan.

Beberapa bulan yang lalu pun ia juga sempat dikabarkan terlibat perang dingin dengan Gubernur Riau, Syamsuar.

IKUTI BERITA LAINNYA DI SINI

Join Grup Telegram Tribun Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/tribunkaltimcoupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.