Pasukan Merah Nusantara Minta Polres Tarakan Legalkan Bisnis Kayu

TRIBUNKALTIM.CO- Pasukan Merah Nusantara ( PMN ) Kota Tarakan mendatangi Mako Polres Tarakan pada Sabtu (8/4/2023) sore.

Mereka meminta agar Kapolres Tarakan menuntaskan persoalan kayu illegal dan berharap agar aktivitas bisnis kayu di Tarakan dilegalkan.

Sebelumnya, PMN yang diketuai Ferry Siswanto berkumpul di Jalan Jenderal Sudirman berlokasi di depan Hotel Tarakan Plaza dengan jumlah massa sekitar 30 orang.

Massa mulai bergerak menuju ke Mako Polres Tarakan dan langsung melakukan orasi atau menyampaikan aspirasninya selama 20 menit.

Kemudian dilanjutkan dengan pembagian takjil di depan Mako Polres Tarakan.

Baca juga: 2 Pelaku Ditangkap di Buluminung Penajam Paser Utara, Diduga Bawa Kayu Ilegal Logging

Baca juga: Kronologi Pengungkapan Ilegal Logging di Kubar, Polisi Curiga Karena Bak Truk Ditutup Terpal

Kapolres Tarakan AKBP Ronaldo Maradona TPP Siregar bersama jajaran menerima kedatangan massa ormas PMN Kota Tarakan yang berjumlah mencapai 30 orang.

Ketua Umum PMN Se-Kaltara Ferry Siswanto mengatakan, kedatangan massa PMN ke Polres Tarakan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat khususnya pengusaha kayu.

Mereka resah dengan ketatnya aturan yang diterapkan oleh pihak penegak hukum.

“Yang menjadi tuntutan aksi kami pertama tegakkan hukum demi keadilan, jangan tegakkan hukum demi kepentingan pejabat,” ungkap Ferry Siswanto dalam orasinya di depan Kapolres Tarakan bersama jajaran.

Tuntutan kedua, Polres Tarakan diharapkan bisa menuntaskan laporan masyarakat atas tindak pidana yang terjadi, jangan dijadikan alat tawar-menawar untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, aparat penagak hukum jangan tebang pilih dalam penegakan hukum di Kaltara.

“Anda dibayar rakyat maka ayomi rakyat, jangan peras rakyat. Jangan jadikan jabatan dijadikan alat pemerasan,” harapnya.

Ferry Siswanto dalam wawancaranya juga mengatakan ada beberapa tuntutan di antaranya agar dihentikan segera permintaan upeti dan atau setoran kepada pelaku usaha kecil terutama pedagang barang-barang Tawau.

“ Jangan tebang pilih, pedagang kecil ditangkap sementara yang besar tidak tersentuh hukum. Kemudian bila dianggap illegal maka legalkan!

Pemerintah harus memberikan advokasi kepada pengusaha kecil agar usaha mereka menjadi legal.

Pemerintah harus berterima kasih kepada rakyat yang tidak menuntut terlalu banyak kepada pemerintah untuk memberikan kesempatan kerja pada rakyat yang sejatinya menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Dalam hal ini rakyat dengan inisiatif dan kesadarannya sendiri menciptakan peluang dan kesempatan kerja dengan caranya sendiri.

Baca juga: 2 Pelaku Ditangkap di Buluminung Penajam Paser Utara, Diduga Bawa Kayu Ilegal Logging

“Kalaupun dianggap illegal sekali lagi legalkan. Jangan rakyat dibiarkan jadi objek perasaan, objek upeti dan objek pemuas kemauan para elit,” tegasnya.

Ia juga meminta penghentian penangkapan terhadap pengusaha kayu di mana semua instansi ikut melakukan penangkapan.

“Aparat penegakan hukum mengatakan illegal sementara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penetapan standarisasi harga kayu pada proyek pemerintah mengacu pada kayu yang dikatakan illegal tersebut sehingga masyarakat menjadi bingung,” paparnya.

Sementara lanjutnya, masyarakat sangat membutuhkan kayu untuk pemenuhan kebutuhan papannya dan masyarakat tidak mampu kalau diharuskan membeli kayu dari pabrik yang harga tidak terjangkau.

“Toh pun ada hanya kayu buangan pabrik karena pabrik lebih mengutamakan kepentingan eksport. Sekali lagi, bila itu dikatakan illegal maka legalkan,” tukasnya. (*)

Artikel ini telah tayang di TribunKaltara.com dengan judul Massa Ormas PMN Kaltara Datangi Polres Tarakan, Minta Persoalan Kayu Ilegal Diusut Tuntas, https://kaltara.tribunnews.com/2023/04/09/massa-ormas-pmn-kaltara-datangi-polres-tarakan-minta-persoalan-kayu-ilegal-diusut-tuntas?page=all.