Bupati Kutim Minta Program Bankeu Desa Berprestasi Jadi Sarana Tingkatkan Kualitas Desa

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Dalam pembukaan monitoring dan evaluasi (monev) Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintahan Desa 2021 dan 2022 serta asistensi Bankeu 2023, Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman meminta agar para desa memanfaatkan porgram Bankeu Desa Berprestasi.

Meskipun seluruh desa dipastikan ingin menjadi bagian yang berprestasi, ia tetap mendorong desa di Kutai Timur agar menjadikan program Bankeu Desa Berprestasi sebagai sarana untuk meningkatkan desanya.

"Menarik bagi saya terkait bankeu khusus bagi desa berprestasi, saya berharap masing-masing desa yang hadir menjadikan ini sebagai sarana untuk meningkatkan pembanguna di desanya," ungkap orang nomor satu di Kutai Timur itu, Senin (10/4/2023).

Pasalnya, ia menilai bahwa pemerintah provinsi dalam memberikan program pasti ada dasarnya. Dimana, salah satunya, pembangunan suatu daerah berada pada pemerintahan paling bawah, mulai dari desa dan kelurahan.

Baca juga: Survei Akreditasi di RSUD Abdul Rivai Berau, Sri Juniarsih Dukung Penuh Raih Paripurna

Apabila pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan bisa menunjukkan prestasi yang bagus, maka akan mempengaruhi pemerintahan di atasnya.

Seperti halnya, persoalan penurunan stunting yang menjadi fokus dari arahnya Bankeu desa dari provinsi.

"Termasuk di Kutai Timur, meskipun secara data ada penurunan stunting, ini juga jadi perhatian khusus bagi aparatur desa di masing-masing desa," bebernya.

Saat ini, ia mengajak untuk meningkatkan kualitas dan performa desa, dimana Kutai Timur baru memiliki 22 desa yang berstatus mandiri dan masih memiliki desa tertinggal sejumlah 2 desa, seperti Desa Tebangan Lembak di Kecamatan Bengalon dan Desa Mugi Rahayu di Kecamatan Batu Ampar.

Baca juga: Maksimalkan PAD, PPI Sangatta Kutim Akan Buka SPDN Tahun Ini

"Saya harap dinas terkait, agar melakukan pendampingan semaksimal mungkin, pendekatan, evaluasi atau monitoring di lapangan agar bankeu ini tepat sasaran dan sesuai yang diamanatkan dengan peraturan Gubernur, jangan sampai program yang terarah ini bisa lepas," pungkasnya. (*)