Akhirnya Warga Terima Ganti Rugi Lahan IKN Nusantara, 9 Bidang Seharga Rp 17,3 M

TRIBUNKALTIM.CO - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) membayarkan uang ganti kerugian (UGK) pengadaan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebesar Rp 17,3 miliar.

Ini merupakan pembayaran tahap I untuk 9 bidang tanah yang diterima oleh lima warga terdampak.

Dilansir dari Kompas.com, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, LMAN terus berkomitmen mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui pendanaan pengadaan lahan.

"Hari ini kami merealisasikan pembayaran perdana pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur IKN," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Kamis (13/4/2023).

Pembayaran UGK ini diharapkan mampu menjadi akselerator perwujudan IKN sebagai salah satu rencana strategis nasional.

"Pembayaran perdana ini juga merupakan wujud dari sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) pengadaan lahan IKN," katanya.

Pembayaran pembebasan lahan IKN akan dilakukan secara bertahap atau mengikuti progres pengadaan lahan di lapangan.

Jadi, dilaksanakan setelah seluruh tahapan pengadaan lahan dilewati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Baca juga: 12 Gedung Sudah Dihuni, 22 Tower Hunian Pekerja Konstruksi di IKN Nusantara Rampung

Baca juga: Pegawai Otorita IKN Nusantara Jangan Sedih, Jokowi Pastikan Hak Keuangan Tak Hilang

LMAN membayarkan UGK menggunakan skema pembayaran langsung, dimana dana akan dibayarkan langsung ke rekening bank warga terdampak.

Basuki berharap, UGK yang diterima warga diharapkan mampu menjadi pendorong daya beli yang dapat digunakan secara bijaksana.

Sehingga, menghasilkan manfaat berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Selanjutnya, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menghasilkan manfaat berganda bagi masyarakat di wilayah IKN dan sekitarnya, guna mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutupnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Alimuddin mengatakan, masyarakat adat di IKN Nusantara meminta agar pemerintah menyediakan lahan pengganti untuk relokasi dari kawasan itu.

Menurutnya, masyarakat adat merasa kesulitan mendapatkan lahan untuk kampung adat yang baru.

"Mereka berharap ada relokasi, dan butuh lahan sembilan hektare,” ujar Alimuddin dilansir dari siaran pers Kantor Staf Presiden (KSP), Senin (10/4/2023).