Turunkan Stunting di Kaltim Butuh Kolaborasi antar OPD 

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim dr. Jaya Mualimin mengatakan untuk menurunkan stunting butuh kolaborasi antar OPD.

Beberapa hari lalu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kaltim menggelar Pertemuan Satgas Stunting dengan Pemangku Kebijakan Tingkat Provinsi Tahun 2023. 

Acara bertujuan guna membahas aksi bidang data, monitoring, dan evaluasi (monev) serta knowledge management dalam percepatan penurunan stunting tahun 2023.

dr. Jaya sebagai narasumber turut memaparkan bahwa hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan bahwa angka stunting di Kaltim naik 1,1 persen, dari 22,8 menjadi 23,9 persen di tahun 2022.

Baca juga: Kabarantan Bambang Minta Karantina Pertanian Balikpapan Gerak Cepat Lakukan Penerapan SSM QC

Selain itu, evaluasi dan monitoring serta menguatkan Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga baru pertama kali dilaksanakan.

Memang diakui ada beberapa kendala yang harus terus dikuatkan dalam rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

"Salah satunya adalah menguatkan kembali peran-peran yang ada pada setiap stakeholder dan OPD agar fokus pada kegiatan yang terkait penurunan angka stunting," ungkap dr. Jaya, Sabtu (15/3/2023).

Terkait penurunan angka stunting Dinkes Kaltim juga berfokus pada intervensi spesifik, artinya semua indikator-indikator Nasionalnya harus tercapai.

Baca juga: Bukan Pencakar Langit, Gedung IKN Nusantara Didesain Hijau dan Standar Internasional

Seperti indikator diantaranya pemberian pil tablet penambah darah kepada remaja putri yang ada di sekolah dan itu harus tercapai sekitar 65 persen. 

Kemudian, untuk ibu-ibu hamil yang melakukan kontrol di fasilitas kesehatan juga harus dipantau dan targetnya harus tercapai sekitar diatas 99 persen.

Beberapa masalah seperti kemiskinan, pengetahuan, pola pengasuhan, bencana alam, ketersediaan pangan dan ketersediaan pelayanan kesehatan berakar pada masalah kebijakan ekonomi serta politik suatu negara yang merupakan masalah utama dan mendasar.

"Masalah ini akhirnya akan berdampak pada asupan gizi dan terjadinya penyakit infeksi," sambungnya 

dr. Jaya juga menyampaikan terkait penurunan angka stunting bahwa pihaknya juga fokus pada intervensi spesifik, artinya semua indikator-indikator nasionalnya harus tercapai. 

"Jangan sampai ibu-ibu hamil ini tidak dikontrol kehamilannya. Kemudian juga ada pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami gizi buruk, juga pemberian vitamin A untuk anak-anak," pungkasnya. (*)