Kementrian PUPR Punya 158 Proyek Jumbo di IKN Nusantara Senilai Rp 51,3 Triliun

TRIBUNKALTIM.CO - Kementrian PUPR memiliki total 158 paket proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

158 proyek itu sendiri bernilai fantastis yakni sebesari Rp 51,3 triliun.

Dilansir dari Kompas.com, Kementerian PUPR mencatat, ada 101 paket pekerjaan konstruksi di Ibu Kota Nusantara yang sudah terkontrak.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yudha Mediawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI pada Selasa (11/04/2023).

Menurut dia, hingga kini terdapat 158 total paket IKN TA 2022-2023 yang berada pada Ditjen Bina Marga, Cipta Karya, Sumber Daya Air, dan Perumahan, dengan nilai Rp 51,38 triliun.

"Status sudah terkontrak sebanyak 101 paket atau 63,92 persen dengan nilai Rp 26,8 triliun," jelasnya dikutip dari siaran kanal Youtube Komisi V DPR RI.

Sementara, paket pekerjaan konstruksi yang masih dalam proses tender/seleksi berjumlah 15 paket atau 9,49 persen , senilai Rp 1,95 triliun.

Dengan rincian, 5 paket sudah penetapan Rp 85 miliar, serta 10 paket senilai Rp 1,86 triliun masih belum penetapan.

"Sedangkan yang belum lelang atau seleksi sebanyak 26,58 persen atau 42 paket dengan nilai Rp 22,5 triliun, dikarenakan belum lengkapnya readiness criteria (RC) dan dokumen-dokumen pendukung proses lelang," terang Yudha.

Adapun secara keseluruh, sampai dengan 6 April 2023, progres pelaksanaan tender/seleksi tahun 2023 telah dilaksanakan proses pemilihan sebanyak 2.579 paket di kementerian PUPR, dengan status sudah terkontrak sebanyak 45,25 % atau 1.167 paket.

Rinciannya, sudah surat penunjukan penyedia barang dan jasa (SPPBJ) sebanyak 120 paket, sementara yang belum lelang sebanyak 386 paket.

"Serta, 906 paket dalam proses lelang, dengan rincian 636 paket belum penetapan, 165 paket sudah berita acara hasil pemilihan (BAHP), dan 105 paket sudah penetapan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Basuki mengatakan, pemerintah melalui Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur.

Terutama di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang ditargetkan selesai pada 2024.

Dilansir dari Kompas.com, Dia menegaskan, dalam membangun IKN Nusantara, Kementerian PUPR melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, serta masyarakat lokal.

“Kami berupaya menggerakkan ekonomi daerah dengan menggunakan alat berat dan dump truck yang juga dari daerah,” katanya.

Basuki menegaskan, pembangunan infrastruktur secara masif tidak hanya di kawasan IKN Nusantara, tetapi juga di kawasan sekitar.

“Kementerian PUPR juga ditugaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membangun dan merenovasi infrastruktur sosial, seperti sekolah dan rumah sakit di sekitar IKN supaya tidak terlalu timpang dengan perkembangan infrastruktur di IKN,” jelasnya. (*)