Kajari Sebut Perlu Sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk Tangani Stunting di PPU

TRIBUNKALTIM.CO,PENAJAM- Kejaksaan Negeri (Kejari) Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, berkeinginan agar program pengentasan stunting pemerintah daerah dapat bersinergi. 

Pasalnya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU juga merupakan bapak asuh stunting di daerah asal ibu kota itu, sehingga memiliki tanggung jawab serupa dalam hal penanganan stunting.

Kajari PPU Agus Chandra mengatakan, selama ini pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai program pengentasan stunting yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Padahal diketahui telah ada anggaran miliaran digelontorkan pemerintah provinsi, untuk menjalankan program khusus penanganan stunting.

Baca juga: Ketua TPPS Kaltim Optimis Stunting Turun Sesuai Target, Hadi Mulyadi Ungkap Strategi

Baca juga: Turunkan Stunting di Kaltim Butuh Kolaborasi antar OPD 

“Saya juga belum mendapat informasi yang cukup mengenai rencana kegiatan anggaran dan program pemerintah untuk stunting,” ungkapnya pada Selasa (18/4/2023).

Kata Kajari, perlu adanya dukungan dari kejaksaan. Hal itu untuk menghindari adanya ketidaktepatan sasaran, baik program maupun anggaran yang diberikan.

Dalam waktu dekat, ia mengaku juga akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait hal ini.

Penanganan stunting di Benuo Taka, perlu sinergi dengan berbagai pihak. Baik Kodim 0913/PPU, Polres dan Kejari PPU.

Baca juga: PKK Samarinda Gelar Lelan, Cari Dana untuk Tangani Kasus Stunting

Hal itu agar upaya yang dilakukan dapat maksimal, dan dapat mengurangi jumlah penderita stunting serta mencegah terjadinya stunting di PPU.

“Kita juga telah memberikan support terkait degan bagaimana mencegah stunting, salah satunya dengan melakukan kerjasama beberapa universitas, kaitan dengan ITnya, itu salah satu bahan dalam rangka untuk bagaimana bisa menekan terjadinya stunting di wilayah PPU,” pungkasnya. (*)