Alasan Perekonomian Jakarta Tetap Stabil Meski Ibu Kota Pindah ke IKN Nusantara

TRIBUNKALTIM.CO - Niat pemerintah memindah Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah bulat.

Diketahui, saat ini Pemerintah sedang mengebut pembangunan infratsruktur di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menyusun Rancangan Undang Undang Daerah Khusus Jakarta.

Hal ini menyangkut tahun depan Jakarta sudah tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara.

Dilansir dari Kontan, Merespon hal ini, Ekonom Sagara Institute Piter Abdullah menilai pindahnya Ibu Kota Negara ini tidak akan berdampak pada aktivitas perekonomian di Jakarta.

Bahkan, menurutnya dalam jangka panjang justru perekonomian di Jakarta akan tumbuh lebih tinggi.

"Kalau pun berkurang tidak akan signifikan dan bersifat temporer, hanya jangka pendek.

Dalam jangka panjang justru jakarta bisa tumbuh lebih tinggi," kata Piter, Senin (3/4).

Menurutnya ada beberapa hal yang menjamin pertumbuhan ekonomi Jakarta masih akan mendominasi.

Pertama, jumlah penduduk yang akan pindah ke IKN Nusantara tidak signifikan mengurangi penduduk Jakarta.

Sehingga kepindahan mereka tidak akan banyak mengurangi aktifitas ekonomi masyarakat di Jakarta.

Kedua, mayoritas perusahaan-perusahaan swasta masih tetap di Jakarta.

Aktifitas perusahaan tersebut, tidak akan sama sekali terganggu dengan perpindahan Ibu Kota ke Nusantara.

"Mereka akan beroperasi seperti biasa," ungkap Piter.

Ketiga, hal-hal yang menghambat ekonomi justru akan berkurang saat pusat pemerintahan pindah.

Dalam kasus ini misalnya demo, dll. "Saya melihat Jakarta berpeluang untuk tumbuh lebih baik.

Kue ekonomi jakarta akan lebih besar dalam jangka menengah panjang," ungkap Piter.

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono berkomitmen memenuhi capaian indeks untuk transformasi Jakarta ke kota global dalam rangka mendukung pemindahan Ibu Kota Nusantara.

Hal itu disampaikannya dalam pembukaan sambutan Sidang Pleno Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 DKI Jakarta di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2023).

“Dengan diterapkannya UU No 3 Tahun 2022 Tentang IKN, maka kedudukan peran dan fungsi Jakarta sebagai ibu kota negara akan segera beralih ke IKN.

Kami Pemprov DKI mendukung penuh pemindahan IKN dengan melakukan transformasi menjadi kota global,” kata Heru.

Heru berharap, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat turut membantu agar Jakarta dapat segera memenuhi persyaratan sebagai kota global.

“Kota global diurutkan berdasarkan indeks.

Untuk memenuhi pencapaian indeks tersebut, diperlukan keseriusan dan dukungan dari seluruh pemangku kebijakan pemangunan di Jakarta,” ujar dia.

Heru menyebut, komitmen Pemprov DKI untuk memperkuat dan mewujudkan hal tersebut adalah dengan menata dan mengelola pemerintahan yang lebih efisien.

Serta turut serta dalam pembangunan, sinkronisasi program kebijakan pusat dan daerah, dan mendukung pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

“Jakarta turut mengantar menyukseskan perpindahan ibu kota negara sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan,” tutup Heru. (*)