Bupati Ardiansyah Sulaiman Klaim Kurikulum Double Track Telah Diterapkan di Kutai Timur

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA - Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman menyebutkan kurikulum double track di Kutai Timur telah dilaksanakan.

Dan kata dia, hasilnya di Teluk Pandan ada 3 orang yang diterima di perusahaan walaupun belum lulus.

Dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Pemkab Kutim menggelar upacara di halaman Kantor Bupati Kutai Timur, yang digelar cukup meriah.

Pelaksanaan upacara Hardiknas kali ini telat 1 hari setelah tanggal 2 Mei 2023 sebab pada tanggal 2 Mei 2023, Kutim memiliki kegiatan pesta adat dan budaya Lom Plai di Muara Wahau.

Baca juga: Bupati Ardiansyah Sulaiman Usul Buka Pelatihan Khusus Imam dan Khatib Baru di Kutai Timur

Oleh sebab itu, pelaksanaan upacara Hardiknas digelar pada Rabu 3 Mei 2023.

"Yang menarik adalah kurikulum belajar merdeka belajar, salah satunya untuk tingkat SLTA, ada kurikulum double track namanya," ungkapnya kepada awak media usia upacara, Rabu (3/5/2023).

Dimana kurikulum double track dapat memberikan keleluasaan kepada anak khusus SLTA untuk menentukan pendidikan tinggi atau memiliki keterampilan khusus.

Lebih lanjut, kata dia, dari 2 sekolah yang didatangi untuk di Kecamatam Teluk Pandan terdapat siswa yang berkompetensi di bidang elektrik dan teknik pengelasan (welder) hasil kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).

Baca juga: Program Rp 50 Juta per RT di Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman Yakin Turunkan Kemiskinan

"Yang di Teluk Pandan yang diterima ada 3 orang diterima di perusahaan yang memiliki kapasitas kompetensi elektrik belum lulus sudah langsung diterima karena hasil dari kurikulum double track ini," jelasnya.

Diharapkan dari kurikulum double track di tingkat SLTA sederajat, bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan dipersilakan.

Sedangkan yang tidak melanjutkan boleh mengikuti program tersebut.

Bagi yang tidak melanjutkan dalam tanda kutim biaya atau hal lain itu diberi kesempatan memiliki kompetensi.

"Jadi sekolah kerjasama dengan pihak lain, apakah BLK, atau lembaga formal yang memiliki kualifikasi," pungkasnya. (*)