Investor Belum Ada, Ekonom Sebut Rencana Pembangunan IKN Nusantara Bisa Berubah Total

TRIBUNKALTIM.CO - Belum adanya investor yang merealisasikan investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur, jadi sorotan.

Sebelumnya, hal ini diungkapkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Dilansir dari Kontan, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, APBN menghadapi sejumlah tantangan.

Pertama, APBN saat ini harus menghadapi penurunan penerimaan pajak dari sisi pajak-pajak yang berkaitan dengan komoditas.

Kedua, defisit APBN juga mesti diturunkan kembali di bawah level 3 persen.

Dengan demikian, dana kementerian/lembaga banyak dipotong, dipangkas, dan dicadangkan. Artinya terdapat belanja yang mulai agak direm.

Ketiga, pemerintah menghadapi ancaman situasi el nino, ancaman kekeringan ekstrem serta dampaknya pada inflasi dan harga pangan.

Pemerintah tentunya mesti memprioritaskan pangan untuk memitigasi ancaman tersebut ketimbang proyek IKN.

Sebab, pangan merupakan sektor prioritas yang mesti menjadi perhatian.

Berikutnya, APBN juga harus menanggung penyertaan modal negara (PMN) pada proyek strategis nasional (PSN) yang sifatnya multiyears contract dan telah berjalan sebelum adanya IKN.

“IKN ini memang kan awalnya dominan pembiayaan dari swasta.

Sedikit porsinya dari APBN, BUMN. Jadi kalo misalkan sekarang belum ada yang terealisasi investasi swasta di IKN, dengan deadline yang ada, perencanaan pembangunannya bisa berubah total, bisa lebih mundur,” ujar Bhima, Rabu (3/5).

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, sebelum berinvestasi, investor akan melihat apa saja yang dilakukan pemerintah terkait dengan IKN.

Sebab itu, pada tahap awal pembangunan IKN akan menggunakan APBN.

Endra mengatakan, pembangunan infrastruktur dasar pada tahap awal menunjukkan keseriusan pemerintah untuk membangun IKN.